Istana Tegaskan Gaji Presiden Tidak Naik


Presiden Joko Widodo. (FB Presiden Joko Widodo)
Istana Kepresidenan menegaskan gaji presiden dan wakil presiden tidak naik. Keduanya masih menerima gaji sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Hal itu ditegaskan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/6).
Bey menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mendapatkan kenaikan gaji adalah tidak benar.
Sebab hingga saat ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menerima gaji sesuai UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam pasal 2 undang-undang tersebut, tercantum bahwa gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain presiden dan wakil presiden.
Sementara gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain presiden dan wakil presiden.
Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, besarnya gaji pokok presiden setiap bulannya adalah enam kali gaji tersebut, yaitu Rp30.240.000.
Sedangkan gaji pokok wakil presiden setiap bulannya adalah empat kali dari gaji tersebut yakni Rp20.160.000.
Adapun besarnya tunjangan jabatan yang diterima Presiden dan Wakil Presiden setiap bulannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp32.500.000 untuk presiden dan Rp22.000.000 untuk wakil presiden.
Dengan demikian, besaran penghasilan yang diterima oleh presiden dan wakil presiden tidak mengalami perubahan sejak 2001, kata Bey.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Megawati, SBY dan Jokowi Bakal Hadir Saat Upacara HUT RI di Istana

8 Pintu Masuk Khusus Disiapkan di Istana Merdeka untuk Peserta Upacara HUT RI, Panitia Beri Peringatan Keras Agar Tidak Tersesat

Hanya Dalam 2 Jam Pendaftaran Ikut HUT RI di Istana Lebihi Kuota, Panitia Tengah Lakukan Verifikasi

Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar

Istana Bantah Rencana Pajak Amplop Hajatan Pernikahan

Kebijakan Transfer Data Hasil Kesepakatan Dagang Dengan AS Diklaim Tidak Akan Langgar UU Data Pribadi

Istana Pastikan Presiden Prabowo Bakal Hadiri Sidang Umum PBB

Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu

Dikritik Biaya Penginapan Pejabat Hingga Rp 9,3 Juta Per Malam, Ini Kata Wamensesneg Juri

Istana Tegaskan Letjen Djaka Budhi Utama Sudah Jadi Pejabat Eselon 1, Bukan Lagi Tentara Aktif
