Istana Pastikan Jokowi Belum Jadi Ketum Partai Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo belakangan tengah diisukan akan ikut dalam kontestasi calon Ketua Umum Partai Golkar.
Isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol berlambang pohon beringin tersebut sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan.
Istana Kepresidenan pun angkat suara terkait isu itu.
“Faktanya, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol pun," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/3).
Baca juga:
Saat ini, Ari menyebut, Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan. “Hingga berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024," jelas Ari.
Ari menambahkan bahwa pihaknya pun tak akan ikut campur terhadap dinamika di internal Partai Golkar.
Menurutnya, hal itu adalah bagian dari demokrasi yang seharusnya dihargai.
"Apa yang berkembang sebagai wacana dan dinamika di partai Golkar merupakan urusan internal partai Golkar," tutup pria asal Bali ini. (knu)
Baca juga:
Jokowi atau Gibran Dinilai Sulit Menangkan Kursi Ketum Golkar
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
AMPG ke Laporkan Meme Bahlil ke Polisi, Golkar Tegaskan bukan Instruksi DPP
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Kader Golkar Adukan sejumlah Akun Medsos yang Ledek Bahlil ke Polisi
Peluncuran Buku Bertema Pancasila Sebagai Ideologi Partai Golkar di Jakarta
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Imbas Demo Rusuh di PT Timah, Politikus Golkar Bambang Patijaya Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN