Eddy Flo
MerahPutih Politik - Dalam sepekan ini, berita islah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) mengisi tajuk pemberitaan media massa. Pertemuan terakhir kedua kubu DPR itu, terjadi di kediaman pribadi Ketua Umum PAN, Ir. Hatta Rajasa kawasan Fatmawati Jakarta Selatan, menghasilkan kesepahaman terkait alat kelengkapan dewan dan revisi UU MD3. Dua hal inilah yang menjadi titik perseteruan kubu KIH yang dimotori PDIP dan KMP yang dibekingi Gerindra.
Sejak pelantikan DPR-RI tanggal 1 Oktober lalu, pertentangan KIH vs KMP menjurus kepada budaya tandingan. Alilh-alih bersatu dan memperjuangkan hak para konstituennya, para anggota dewan malah membentuk kubu-kubuan. Beberapa anggotanya secara terbuka melakukan perang pernyataan di media. Kenyataan ini membuat DPR mengabaikan fungsi mereka baik legislasi, budgeting maupun pengawasan. Kubu-kubuan para wakil rakyat di Senayan tampak kontradiktif dengan antusiasme rakyat menyambut pemerintahan baru Jokowi-JK.
Apa yang salah dengan para pengemban suara rakyat ini? Keterwakilan adalah sesuatu yang niscaya dalam demokrasi. Terlepas dari segala cacat yang pernah mengisi sejarah demokrasi dalam perababan manusia, sejatinya demokrasi secara tidak langsung menghadirkan kesetaraan, egalite. Sophokles dalam perbincangan di tepi sungai Thames, menguraikan satu paradoks yang menarik. Katanya, demokrasi itu ibarat kakek dan cucunya yang sedang bepergian ke sebuah tempat dengan menunggang seekor keledai. Awalnya, sang kakek yang berada di atas punggung keledai. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan sekelompok orang. Orang-orang itu dengan keras menegurnya, “dasar kakek tak tahu diri, sudah tua masih saja egois. Turun dari keledai sekarang juga dan biarkan anak kecil ini yang menungganginya. Sang kakek dengan malu hati turun dari keledai dan membiarkan cucu naik ke punggung keledai. Tak seberapa lama, keduanya bertemu dengan ibu-ibu yang baru pulang mengambil air. Mereka semua berteriak, “anak kurang ajar, tak tahu menghormati orang tua, lekas turun dan biarkan kakek tua ini yang tunggangi keledai.” Kejadian itu terus berulang hingga keduanya memutuskan berjalan kaki sambil menghela keledai yang membawa bekal mereka.
Jauh sebelum era reformasi, pada usia republik ini masih muda sekitar tahun 1950-1960, kultur politik Indonesia begitu egaliter. Mendiang Frans Seda dalam memoar untuk mengenang 80 tahun T.B. Simatupang menuliskan pengalamannya seputar perbedaan sikap dan friksi politik yang keras antara para wakil rakyat dan tokoh-tokoh partai seperti Sjahrir, Mohamad Hatta, Burhanudin Harahap, Agus Salim, Mohamad Natsir dan I.J Kasimo. Di luar arena politik, para suhu politik ini sangat berkawan baik. Bahkan setiap perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal, mereka saling berkunjung dan mengucapkan selamat. Meski memiliki pandangan politik yang berbeda tajam satu sama lain, namun para tokoh ini selalu satu suara jika menyangkut kepentingan rakyat banyak dan kelangsungan republik tercinta. Artinya, para tokoh pendiri republik ini tetap menjunjung tinggi sikap egalitarian dalam konstelasi politik yang terjadi saat itu. Berkaca dari memoar Frans Seda ini, sesungguhnya kultur egaliter sudah ada dalam politik Indonesia.
Islah KIH dan KMP seyogyanya menunjukan kepada rakyat, bahwa perbedaan sikap atau kekalahan dalam sebuah pertarungan politik bukanlah bibit perpecahan apalagi disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikir politik kontemporer Robert Dahl menyatakan, demokrasi tidak terlepas dari kompetisi kepentingan dan kompetensi. Jika kedua hal ini bisa disinkronkan maka yang muncul adalah kondisi egalitarian antar semua pemangku keputusan, baik tingkat pembuat maupun pelaksana keputusan.
sumber foto : google.co.id
