Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin

Siswa-siswi Ikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat di SRMA 10 Jakarta
Merahputih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengancam akan memotong tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang terlambat masuk kerja akibat mengantar anak-anak mereka di hari pertama sekolah tahun ajaran baru 2025/2026.
"ASN telat, tukinnya dipotong," tegas Rano pada Senin (14/7).
Ancaman ini bertolak belakang dengan imbauan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang mendorong orang tua untuk mengantar anak-anak mereka di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) 2025.
Baca juga:
Mengenal Sekolah Rakyat dan Kurikulumnya Sebagai Cara Presiden Prabowo Putus Rantai Kemiskinan
"Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk meraih sukses di masa mendatang. Kepada para orang tua dan para wali murid, jangan lupa untuk mengantarkan putra-putrinya belajar di hari pertama," ujar Menteri Mu'ti saat Pembukaan Tahun Pendidikan Baru 2025/2026 di Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Sumbawa, pada Minggu (13/7).
Menteri Mu'ti menekankan bahwa kehadiran orang tua di hari pertama sekolah adalah bentuk dukungan moral dan emosional yang vital, terutama bagi siswa yang baru memulai jenjang pendidikan.
Ia menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan "arah baru MPLS 2025" yang bertujuan menciptakan budaya sekolah yang ramah, saling menghormati, menerima, dan penuh sukacita, agar anak-anak dapat mencapai cita-cita mereka.
Baca juga:
Senyum Merekah Hari Pertama Anak ke Sekolah Rakyat, Harapan Baru Bagi Anak Bangsa
Berdasarkan Kalender Pendidikan DKI Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026 (SK Kepala Dinas Pendidikan No. 89 Tahun 2025), hari pertama sekolah dan MPLS untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dimulai pada 14 Juli 2025, setelah libur semester genap yang berlangsung dari 28 Juni hingga 12 Juli 2025.
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah

MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK

Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?

Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman

Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi

Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat, Memetakan Talenta

DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam

Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif

Pramono Targetkan 6.654 Ijazah Bakal Diputihkan Tahun ini, Banyak Siswa yang Terjerat Masalah Biaya
