Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 14 Juli 2025
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin

Siswa-siswi Ikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat di SRMA 10 Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengancam akan memotong tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang terlambat masuk kerja akibat mengantar anak-anak mereka di hari pertama sekolah tahun ajaran baru 2025/2026.

"ASN telat, tukinnya dipotong," tegas Rano pada Senin (14/7).

Ancaman ini bertolak belakang dengan imbauan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang mendorong orang tua untuk mengantar anak-anak mereka di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) 2025.

Baca juga:

Mengenal Sekolah Rakyat dan Kurikulumnya Sebagai Cara Presiden Prabowo Putus Rantai Kemiskinan

"Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk meraih sukses di masa mendatang. Kepada para orang tua dan para wali murid, jangan lupa untuk mengantarkan putra-putrinya belajar di hari pertama," ujar Menteri Mu'ti saat Pembukaan Tahun Pendidikan Baru 2025/2026 di Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Sumbawa, pada Minggu (13/7).

Menteri Mu'ti menekankan bahwa kehadiran orang tua di hari pertama sekolah adalah bentuk dukungan moral dan emosional yang vital, terutama bagi siswa yang baru memulai jenjang pendidikan.

Ia menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan "arah baru MPLS 2025" yang bertujuan menciptakan budaya sekolah yang ramah, saling menghormati, menerima, dan penuh sukacita, agar anak-anak dapat mencapai cita-cita mereka.

Baca juga:

Senyum Merekah Hari Pertama Anak ke Sekolah Rakyat, Harapan Baru Bagi Anak Bangsa

Berdasarkan Kalender Pendidikan DKI Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026 (SK Kepala Dinas Pendidikan No. 89 Tahun 2025), hari pertama sekolah dan MPLS untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dimulai pada 14 Juli 2025, setelah libur semester genap yang berlangsung dari 28 Juni hingga 12 Juli 2025.

#Sekolah #Anak Sekolah #ASN #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Pemerintah menghormati setiap putusan yang dikeluarkan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Indonesia
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
MK menegaskan lembaga pengawas independen ASN diperlukan untuk menjamin penerapan sistem merit, profesionalitas, dan netralitas ASN dari intervensi politik.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
Pembahasan RUU ASN akan menjadi prioritas dalam Prolegnas 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat, Memetakan Talenta
Pada akhir Oktober 2025 nanti, pemerintah menargetkan ada 165 Sekolah Rakyat yang berdiri di seluruh Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat,  Memetakan Talenta
Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Indonesia
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Pramono Anung menekankan pentingnya transformasi ekonomi untuk menjadikan birokrasi Jakarta lebih transparan dan fleksibel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Indonesia
Pramono Targetkan 6.654 Ijazah Bakal Diputihkan Tahun ini, Banyak Siswa yang Terjerat Masalah Biaya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan 6.654 ijazah diputihkan tahun ini.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Pramono Targetkan 6.654 Ijazah Bakal Diputihkan Tahun ini, Banyak Siswa yang Terjerat Masalah Biaya
Bagikan