Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Seorang perwira menengah TNI yang merupakan anggota Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Dedi Hasibuan bersama beberapa prajurit TNI lainnya datang ke Markas Polrestabes Medan, untuk meminta penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial ARH.
ARH yang merupakan tersangka kasus pemalsuan dalam perkata tanah tersebut, merupakan keluarga dari Mayor Dedi Hasibuan. Tidak berselang lama setelah prajurit TNI datangi Polrestabes, tersangkapun dilepaskan.
Baca Juga:
Tentara Geruduk Kantor Polisi Demi Penangguhan Penahanan Saudara Mayor
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan jajarannya di Kodam I/Bukit Barisan khususnya komandan polisi militer (danpom) setempat untuk memeriksa perwira menengahnya.
“Sudah saya perintahkan danpom TNI langsung periksa, sudah saya perintahkan nanti, akan kami periksa mereka yang melakukan. Kami periksa dulu apa masalahnya. Mungkin, kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan itu,” kata Panglima TNI.
Yudo melanjutkan tindakan prajuritnya di Polrestabes Medan itu tidak mewakili institusi. Dia menyebut itu merupakan oknum.
“Itu kan oknum, bukan nama institusi, termasuk bukan atas nama Pangdam (Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan), bukan atas nama institusi Kodam, tetapi kan satuan Kumdam (Hukum Kodam). Makanya, kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa, dan Danpuspom TNI juga untuk mem-back up untuk memeriksa,” kata Laksamana Yudo.
Dia menilai, sikap prajuritnya di Polrestabes Medan itu kurang etis. Padahal, pihaknya telah meminta seluruh prajurit TNI untuk menjadikan perintah harian Panglima TNI sebagai pedoman dalam bersikap.
Dia menambahkan TNI tegas menindak para prajuritnya manakala mereka melanggar aturan.
"Jadi ada hal yang seperti itu, kami langsung, tidak ada impunitas (kebal hukum, red.), tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan, kami tegas," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar Inspektorat Jenderal (Itjen) Angkatan Darat turun tangan. Itjen AD harus memastikan apa yang menjadi latar belakang peristiwa itu terjadi.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi terkait peristiwa yang diduga merupakan intervensi penegakan hukum kasus pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara itu.
"Kalau berita benar, tentu ironi. Tapi terkadang berita itu lebih seru dari faktanya. Untuk memastikan itu Irjen AD perlu turun tangan. Tentu saja Polhukam akan koordinasi," katanya.
Anggota Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Eva Yuliana menyebut dengan membawa pasukan untuk meminta penanguhan penahanan menimbulkan persepsi yang negatif.
"Jika memang alasannya adalah untuk meminta penjelasan surat penangguhan penahanan, maka akan lebih elok jika oknum tersebut datang sendiri, dan meminta penjelasan secara sopan. Dengan membawa pasukan, tentu persepsinya akan negatif terlepas dari niatnya untuk melakukan pengawalan," katanya.
Ia mendesak Panglima TNI meminta keterangan oknum tersebut, apa maksud dan tujuan mendatangi kantor kepolisian tersebut.
"Jika memang ditemukan adanya pelanggaran etik maupun disiplin segera ditegakkan," katanya.
Baca Juga:
KPU Gandeng TNI-Polri Cegah Kendala Distribusi Logistik Pemilu
