Luhung Sapto
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan program uang muka atau down payment (DP) nol persen dengan garansi tabungan sudah dilakukan oleh beberapa bank. Jadi, bukan semata-mata murni uang muka nol persen dan dalam jumlah terbatas.
Seperti diketahui, program DP nol persen mencuat setelah ada program yang dilontarkan oleh paslon nomor 3 Pilgub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ali berpendapat, DP nol persen berisiko bagi perbankan dan pengembang.
"Karena dalam jumlah yang besar akan membuat risiko pembiayaan menjadi tinggi bagi perbankan dan pengembang, apalagi bila rusun masih inden," kata Ali saat dihubungi merahputih.com, Rabu (29/3).
Ali menjelaskan, program tersebut sebaiknya dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema build operate transfer (BOT) atau pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara.
"Maka statusnya sewa jangka panjang dan bukan milik," tuturnya
Menurut Ali, tanah-tanah pemerintah tidak dapat seenaknya "dijual", karenanya pembangunan rusun di atasnya hanya dapat dilakukan dengan sistem sewa, kecuali menjalankan kewajiban pengembang untuk membangun rusunami.
"Perlu dibuat ada aturan yang jelas agar program tidak salah sasaran. Sebenarnya sah-sah saja bila konsep ini kembali digulirkan. Pada dasarnya program ini dapat dilakukan, namun dalam kondisi saat ini sangat sulit karena semua kembali terkendala masalah ketersediaan lahan khususnya di DKI Jakarta," bebernya.
Dikatakan Ali, program-program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini akan menjadi mentah ketika pemerintah tidak dapat menyediaan bank tanah. Perlu kajian yang sangat komprehensif dan dukungan peraturan yang ketat agar program ini dapat berjalan.
"Untuk DKI Jakarta, bila tidak dapat dibangun rusunami, maka Indonesia Property Watch mengusulkan untuk dibangun rusunawa lebih banyak. Tidak hanya sebagai hunian relokasi untuk kaum informal, namun juga rusunawa untuk kaum pekerja," jelasnya.
Kendati demikian, karena untuk tinggal di Jakarta saat ini masyarakat tidak dapat dipaksa untuk membeli dengan harga tanah yang semakin tinggi, maka alternatif rusun sewa untuk kaum urban pekerja pun harus diperhatikan yang dibangun dekat dengan pusat-pusat bisnis.
"Ketersediaan rusunawa untuk kaum pekerja perkantoran di Jakarta ini akan meminimalisasi kemacetan yang diakibatkan pergerakan kaum komuter dari dan ke wilayah-wiyalah penyangga Jakarta. Selain itu, integrasi tanah-tanah pemerintah dengan jaringan transportasi massal harus dilakukan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas hunian yang ada," tandasnya. (Abi)
Berita terkait calon Anies Basewedan baca juga: Difitnah Melalui Berita Hoax, Anies: Kami Biasa Aja!
