Internal Koalisi Pertanyakan Anies Tak Kunjung Tunjuk Siapa Cawapresnya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Agustus 2023
Internal Koalisi Pertanyakan Anies Tak Kunjung Tunjuk Siapa Cawapresnya

Capres dari NasDem Anies Baswedan. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Desakan terhadap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan agar segera menunjuk siapa cawapresnya terus berdatangan. Bahkan dari internal koalisi pendukung.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menilai, pengumuman cawapres yang terus diundur oleh Anies membuat konsolidasi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan terhambat.

Karenanya, ia mendesak agar nama tersebut segera dideklarasikan Anies.

Baca Juga:

NasDem Sebut Duet Anies-Yenny Representatif

"Semakin cepat, semakin baik, semakin konsolidasinya cepat, semakin semua bisa bekerja," ujar Andi kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Selasa (8/8).

Pengumuman siapa cawapres akan mempercepat konsolidasi. Sebaliknya, jika disampaikan pada akhir-akhir justru hanya akan memperlambat gerak konsolidasi.

"Ini menghambat konsolidasi. Sepertinya enggak, tapi sebenarnya menghambat konsolidasi," katanya.

Ia pun menanyakan alasan Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan cawapresnya.

“Apalagi yang ditunggu, apakah ada orang baru kan enggak mungkin juga ada orang baru lah. Bisa ditebak kira-kira siapa-siapa saja yang jadi cawapres," ucapnya.

Baca Juga:

PAN dan Golkar Enggan Dukung Anies, Demokrat: Semangat dan Jiwanya Beda

Menurut dia, tak masalah jika Anies menunjuk cawapresnya bukan di internal koalisi.

Bahkan, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sekalipun tak dipilih, mereka bakal setia terhadap Anies.

"Oh tidak, tidak sejauh itu lah (pindah koalisi jika Anies tak memilih AHY sebagai cawapres). Biar saja nanti rakyat yang akan menyaksikan mana yang lebih benar nanti kan, itu saja," tutup Andi. (Knu)

Baca Juga:

Akui Dekat dengan Anies, Yenny Wahid Siap Maju jadi Bacawapres

#Anies Baswedan #Pilpres #Partai Politik #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Bagikan