Internal Koalisi Pertanyakan Anies Tak Kunjung Tunjuk Siapa Cawapresnya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Agustus 2023
Internal Koalisi Pertanyakan Anies Tak Kunjung Tunjuk Siapa Cawapresnya

Capres dari NasDem Anies Baswedan. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Desakan terhadap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan agar segera menunjuk siapa cawapresnya terus berdatangan. Bahkan dari internal koalisi pendukung.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menilai, pengumuman cawapres yang terus diundur oleh Anies membuat konsolidasi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan terhambat.

Karenanya, ia mendesak agar nama tersebut segera dideklarasikan Anies.

Baca Juga:

NasDem Sebut Duet Anies-Yenny Representatif

"Semakin cepat, semakin baik, semakin konsolidasinya cepat, semakin semua bisa bekerja," ujar Andi kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Selasa (8/8).

Pengumuman siapa cawapres akan mempercepat konsolidasi. Sebaliknya, jika disampaikan pada akhir-akhir justru hanya akan memperlambat gerak konsolidasi.

"Ini menghambat konsolidasi. Sepertinya enggak, tapi sebenarnya menghambat konsolidasi," katanya.

Ia pun menanyakan alasan Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan cawapresnya.

“Apalagi yang ditunggu, apakah ada orang baru kan enggak mungkin juga ada orang baru lah. Bisa ditebak kira-kira siapa-siapa saja yang jadi cawapres," ucapnya.

Baca Juga:

PAN dan Golkar Enggan Dukung Anies, Demokrat: Semangat dan Jiwanya Beda

Menurut dia, tak masalah jika Anies menunjuk cawapresnya bukan di internal koalisi.

Bahkan, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sekalipun tak dipilih, mereka bakal setia terhadap Anies.

"Oh tidak, tidak sejauh itu lah (pindah koalisi jika Anies tak memilih AHY sebagai cawapres). Biar saja nanti rakyat yang akan menyaksikan mana yang lebih benar nanti kan, itu saja," tutup Andi. (Knu)

Baca Juga:

Akui Dekat dengan Anies, Yenny Wahid Siap Maju jadi Bacawapres

#Anies Baswedan #Pilpres #Partai Politik #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan