Insiden Tolikara Jadi Peringatan Intelijen Jelang Pilkada Serentak

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 20 Juli 2015
Insiden Tolikara Jadi Peringatan Intelijen Jelang Pilkada Serentak

Kerusuhan Tolikara (Foto Ist)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih, Nasional-Pejabat Polri di daerah, mulai Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda tidak peka dan tidak punya kepedulian yang tinggi. Meletusnya kerusuhan di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) adalah gambaran betapa tidak pekanya pimpinan kepolisian di sana terhadap dinamika sosial di daerahnya pasca Kapolri mengatakan sudah memetakan daerah rawan konflik.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mengatakan Kapolri begitu bersemangat menjelaskan tentang  peta daerah rawan konflik beberapa waktu lalu. Kapolri mengatakan, peta itu untuk mengantisipasi situasi kamtibmas menjelang Pilkada serentak Desember mendatang. 

“Pemetaan daerah rawan konflik ini tidak akan ada gunanya, jika Kapolri tidak menekankan kepada para pimpinan kepolisian di daerah, terutama kapolsek, kapolres, dan kapolda agar meningkatkan kepekaan serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap dinamika sosial di tempatnya bertugas,” katanya di Jakarta, Senin (20/7). 

Neta mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan kepolisian. Pertama, meningkatkan kinerja intelkamnya, terutama di daerah rawan konflik. Intelkam harus benar-benar menjadi mata dan telinga Polri dalam rangka melakukan deteksi dan antisipasi dini. Intelkam harus bisa mengubah kinerja Polri sebagai "pemadam kebakaran" menjadi "pengurai api" agar konflik tidak muncul ke permukaan. 

Kedua, meningkatkan koordinasi kerja antar institusi intelijen, yakni antara Intelkam Polri dengan BIN daerah dan intelijen TNI, sehingga terjadi sinerji yang solid untuk membangun kinerja dan tidak ada "pembusukan" atau saling "menjatuhkan" satu sama lain. 

Sementara, Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan insiden di Tolikara, Papua merupakan akumulasi diskriminasi dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Berdasarkan temuan tim Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Hendardi menambahkan kekerasan itu dimulai karena provokasi bersenjata oleh pihak tertentu sebelum pembakaran masjid.

“Polri harus serius bekerja dan jujur mengungkap fakta,” kata Hendardi. (Luh)    

Baca Juga:

Kerusuhan Tolikara, Rhoma Irama: Umat Islam Jangan Terprovokasi

PGI: Hindari Pendekatan Keamanan dalam Atasi Kerusuhan Tolikara

Tangkal Konflik Tolikara, Puluhan Pemuda dan Pelajar Papua Berlebaran Bersama

 

#Pilkada Serentak #Tolikara
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan