Ini Sikap PAN Soal Koalisi Pilpres 2019

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2018
Ini Sikap PAN Soal Koalisi Pilpres 2019

Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) memberikan paparan saat Sosialiasi Empat Pilar (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan langkah koalisi partainya dalam Pemilu Presiden 2019 akan ditentukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diperkirakan dilaksanakan pada April atau Mei 2018.

"Semua kemungkinan terbuka, kalau dengan Pak Jokowi, koalisi saat ini sudah berjalan, PAN gabung di pemerintahan. Artinya kalau mau gabung kembali atau bagaimana, akan dibahas dalam Rakernas pada April atau Mei 2018," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/2) dilansir Antara.

Dia mengatakan saat ini dirinya sudah mulai menjalin komunikasi politik dengan pimpinan partai lain seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Menurut dia, dalam prosesnya, segala kemungkinan bisa terjadi misalnya saat ini Joko Widodo sudah mendapatkan banyak dukungan dari parpol seperti Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura.

"Saya kira waktunya terbatas karena 4 Agustus harus sudah ada putusan. Karena itu kemungkinan bulan depan sudah mulai banyak rakernas yang dilakukan partai-partai dan ada pertemuan-pertemuan lebih intensif," ujarnya.

Zulkifli mengatakan dirinya menyambut baik ketika PDI Perjuangan ingin mengajak komunikasi partai lain membahas Pilpres 2019.

Dia mengaku sudah meminta waktu untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan kemungkinan dalam waktu dekat akan dilakukan.

"Saya sudah meminta waktu Mba Mega untuk bertemu, kemungkinan dalam waktu dekat," katanya.

Saat ditanya mengenai kriteria calon wakil presiden, Zulkifli mengatakan yang utama adalah bisa bekerja sama dengan presiden menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan.

Sementara itu dia menjelaskan mengenai faktor asal geografis calon wapres, dirinya menyebut harus ada keseimbangan, misalnya orang dari wilayah sumatera tidak menjadi wapres namun perwakilannya ada yang menjadi menteri.

"Misalnya walaupun teman-teman wilayah Indonesia Timur dan Barat tidak menjadi wapres, ada Pak Jusuf Kalla yang dianggap dari luar Jawa sehingga ada perwakilan. Lalu teman-teman dari Sumatera tidak jadi wapres namun ada yang menjadi menteri, itu keseimbangan," katanya.

Dia mengingatkan bahwa keseimbangan perlu dijaga karena biarpun ada masalah bisa diredam. (*)

#Zulkifli Hasan #PAN #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Bagikan