Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyebut pemecatan terhadap Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai telah sesuai dengan mekanisme internal yang ada di tubuh partai berlambang beringin itu.
Bahkan, kata Idrus, pemecatan terhadap Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) itu juga sesuai dengan aspirasi Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, maupun Dewan Pembina Partai Golkar.
"(Pemecatan) itu setelah semua aspirasi yang ada dari Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar bahwa tidak bisa kita biarkan kader-kader yang tidak lagi memerhatikan sistem dan aturan-aturan partai," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (1/9).
Menurut Idrus, pemecatan Ahmad Doli sudah melalui proses yang panjang. Dia juga membantah tuduhan yang menyebut pemecatan dilakukan sepihak dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu.
"Saya sudah katakan kemarin bahwa itu pemecatan dilakukan setelah melalui proses agak panjang," tandasnya.
Dia menjelaskan bahwa hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan rapat pleno DPP Partai Golkar pada 18 Juli 2017 telah memutuskan tidak akan menggelar masyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
"Kita masih mengharapkan Setya Novanto memimpin Golkar," katanya.
Menurut Idrus, Doli telah melanggar ketentuan partai ketika gerakannya melibatkan sejumlah lembaga seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait konspirasi kasus Setya Novanto.
"Begitu gerakannya telah melibatkan orang, melibatkan lembaga lain, melibatkan Ketua MA, melibatkan KY, maka tentu ini persoalannya lain lagi. Apalagi misalkan yang dieksploitasi adalah sebuah forum akademik promosi doktor salah seorang kader Partai Golkar yang sama sekali tidak ada relevansinya," katanya.
"Karena itu (kita melakukan pemecatan), setelah ada pembicaraan, setelah kita ada teguran, tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkan. Bahkan, keesokan harinya masih tetap melakukan demo di MA, di KY, bahkan di KPK," kata Idrus. (Pon)
Baca berita terkait Partai Golkar lainnya di: Sekjen Golkar Minta Pansus Hak Angket Tidak Dipandang Negatif
