Zulfikar Sy
Karyawan lingkungan PT Freeport Indonesia menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan, dalam demonstrasi di halaman kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (6/6).
Sembilan tuntutan itu, pertama mendesak pemerintah untuk bertanggungjawab menyelesaikan persoalan pekerja di lingkungan PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor. Demikian disampaikan Ketua PC SPKEP-SPSI Mimika.
Tuntutan tersebut diserahkan oleh perwakilan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP-SPSI) Kabupaten Mimika sebagai penanggung jawab aksi demo kepada Pemkab setempat yang diterima langsung oleh Bupati Mimika Yohanis Bassang.
Tuntutan kedua, mendesak pemerintah dan perusahaan untuk segera mengembalikan karyawan untuk kembali bekerja tanpa ada sanksi apa pun.
Ketiga, mengembalikan pekerja yang dirumahkan.
Keempat mendesak perusahaan untuk segera menghentikan perlakuan diskriminasi, kriminalisasi dan propaganda yang negatif terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja yang sah.
Kelima mendesak perusahaan untuk menghentikan PHK sepihak yang tidak sesuai dengan UU yang berlaku.
Keenam yaitu mendesak perusahaan untuk menghentikan intervensi kepada pihak BANK, BPJS, Perumahan Timika Indah dan Amor dari pemblokiran dan penutupan akses.
Ketujuh mendesak perusahaan untuk menghentikan intimidasi terhadap komisioner PC SPKEP-SPSI.
Kedelapan mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dan aturan terhadap 'out sourching', dan pemagangan yang sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.
Kesembilan, mendesak pemerintah untuk segera membuka ruang untuk perundingan manajemen-karyawan untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
Wabup Yohanis kepada para karyawan mengatakan akan memperjuangkan dengan semaksimal mungkin menyampaikan tuntutan tersebut kepada pihak manajemen Freeport sehingga dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Sumber: ANTARA
