Ini Pernyataan Indonesia Soal Serangan Senjata Kimia di Suriah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 08 April 2017
Ini Pernyataan Indonesia Soal Serangan Senjata Kimia di Suriah

Dubes Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley memperlihatkan foto korban dalam sebuah pertemuan di Dewan Keamanan PBB untuk Suriah di kantor PBB di New York City, New York, Amerika Serikat, Rabu (5/4).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pemerintah Indonesia mengecam dugaan penggunaan senjata kimia di bagian barat-laut Suriah. Peristiwa di satu serangan udara di Provinsi Idlib itu telah memakan banyak korban jiwa.

"Indonesia mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah yang memakan banyak korban termasuk anak-anak," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis (6/4).

Arrmanatha menekankan bahwa sebagai negara yang meratifikasi konvensi senjata kimia tahun 1998, Indonesia menolak penggunaan senjata kimia oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera melakukan investigasi yang terbuka terhadap peristiwa serangan udara yang terjadi di Suriah itu.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga meminta PBB untuk nantinya membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu ke meja hukum.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (4/4) mengatakan ia sangat terganggu oleh laporan mengenai dugaan penggunaan senjata kimia dalam satu serangan udara di Provinsi Idlib di bagian barat-laut Suriah.

Menurut laporan media, sebanyak 70 orang tewas, 200 orang lagi cedera pada Selasa, dalam serangan gas di daerah yang dikuasai gerilyawan di Idlib Selatan.

"PBB saat ini tidak berada dalam posisi untuk secara independen mengabsahkan laporan ini," kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Guterres.

Menurut pernyataan tersebut, Misi Pencari Fakta dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) telah mengumumkan bahwa misi itu telah mulai mengumpulkan informasi untuk mengkonfirmasi penggunaan senjata kimia.

Guterres juga menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB telah menetapkan penggunaan senjata kimia di mana pun juga merupakan pelanggaran serius hukum internasional.

Sumber: ANTARA

#Suriah #Pengungsi Suriah #Kemenlu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Kemenlu Dorong Perbankan Indonesia Beroperasi di Arab Saudi, Qatar dan UEA
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah membentuk direktorat jenderal yang baru khusus menangani perekonomian, dianggap menjadi upaya strategis mengurusi bisnis dengan negara luar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
Kemenlu Dorong Perbankan Indonesia Beroperasi di Arab Saudi, Qatar dan UEA
Indonesia
Nasib 76 WNI di Wang Fuk Cour Hong Kong Masih Gelap, Waktu Pemulangan Jenazah ke RI Belum Pasti
Kemenlu mencatat ada 140 WNI yang bekerja dan tinggal di Wang Fuk Court dengan status Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Desember 2025
Nasib 76 WNI di Wang Fuk Cour Hong Kong Masih Gelap, Waktu Pemulangan Jenazah ke RI Belum Pasti
Indonesia
Kebakaran di Hong Kong, 2 WNI Dinyatakan Tewas
Kemenlu menginformasikan semua korban merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Kebakaran di Hong Kong, 2 WNI Dinyatakan Tewas
Indonesia
Kemenlu Pulangkan Pengantin Pesanan Dari China, Korban Asal Jawa Barat
RR disebutkan menikah secara resmi pada Mei 2025. Sebelumnya, RR diberitakan menjadi korban TPPO dan mengalami kekerasan seksual.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 November 2025
Kemenlu Pulangkan Pengantin Pesanan Dari China, Korban Asal Jawa Barat
Indonesia
300 WNI Pekerja Migran di Malaysia Dipulangkan, Ada 8 Anak Difasilitasi Pulang
Kemlu menyebut proses pemulangan dilakukan pada 13 November dan melibatkan 221 laki-laki, 66 perempuan, lima anak laki-laki, serta delapan anak perempuan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
300 WNI Pekerja Migran di Malaysia Dipulangkan, Ada 8 Anak Difasilitasi Pulang
Indonesia
Menlu Tegaskan Indonesia Siap Berpartisipasi di Pasukan Keamanan Internasional Buat Gaza, Tapi Ada Syaratnya
ISF juga diharapkan dapat membantu proses demiliterisasi Gaza, termasuk penghancuran dan pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, serta pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Menlu Tegaskan Indonesia Siap Berpartisipasi di Pasukan Keamanan Internasional Buat Gaza, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Menko Airlangga dan Menlu Sugiono Dampingi Presiden di KTT ASEAN
Para pemimpin negara mitra juga akan hadir di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, serta Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Menko Airlangga dan Menlu Sugiono Dampingi Presiden di KTT ASEAN
Indonesia
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
“Awalnya hanya terjadi di Kamboja, kini menyebar ke sembilan negara lain di Asia," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
Dunia
Baliho Prabowo ‘Sejajar’ dengan PM Benjamin Netanyahu, Kemenlu RI Pastikan belum ada Pengakuan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Tetap pada pendirian tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Baliho Prabowo ‘Sejajar’ dengan PM Benjamin Netanyahu, Kemenlu RI Pastikan belum ada Pengakuan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Indonesia
57 Dari 78 WNI di Nepal Sudah Pulang ke Indonesia, Kondisi Ibu Kota Sudah Kondusif
Kemenlu juga mengingatkan WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
57 Dari 78 WNI di Nepal Sudah Pulang ke Indonesia, Kondisi Ibu Kota Sudah Kondusif
Bagikan