Ini Kata Masinton Soal Pencopotannya dari Wakil Ketua Pansus Angket

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 20 September 2017
Ini Kata Masinton Soal Pencopotannya dari Wakil Ketua Pansus Angket

Politisi PDIP Masinton Pasaribu (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasribu mengaku pencopotannya dari posisi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai hal biasa.

"Itu pergantian biasa, sama halnya saya menggantikan Bu Risa. Sebenernya biasa, itu rutin," kata Masinton usai jumpa pers bersama sejumlah anggota Panitia Angket KPK di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/9).

Sebagai kader partai, sambung Masinton, dirinya harus tunduk pada keputusan yang telah diambil fraksi. Dia pun mengaku siap ditugaskan dalam kondisi dan posisi apapun.

"Ini nggak ada urusan enak nggak enak. Enak aja semua. Sebagai prajurit partai itu siap ditugaskan dalam situasi apapun dan kapanpun," tegas Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini.

Hal senada disampaikan Eddy Kusuma Wijaya yang kini menggantikan posisi Masinton sebagai Wakil Ketua Pansus Angket DPR terhadap KPK.

Menurut Eddy, pergantian posisi pimpinan Pansus Angket merupakan hal yang wajar. Dia juga menyebut, rotasi itu tidak akan berpengaruh terhadap Pansus.

"Karena memang kita itu bersifat dirotasi. Dulu kan Risa, setelah Risa Masinton, setelah Masinton saya. Nah saya ini nanti mungkin juga bisa diperpanjang, bisa juga Arteria, bisa juga Pak Henry Yoso, bisa juga Pak Junimart," jelas dia.

Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencopot Masinton Pasaribu dari jabatan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada pun pergantian pimpinan Pansus Angket KPK dari Fraksi PDIP adalah, Masinton Pasaribu yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK diganti oleh Eddy Kusuma Wijaya.

Hal itu, merujuk surat pergantian dari Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 yang ditandatangi langsung oleh Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto dan ditujukan kepada pimpinan DPR.(Pon)

#Masinton Pasaribu #Pansus KPK #PDIP #Politisi PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan