Zulfikar Sy
Pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 yang diteken akhir Mei lalu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap, UKP PIP yang dipimpin cendikiawan Yudi Latief tidak terjebak pada persoalan teknis, namun membuat desain kerjanya dahulu.
"Jangan sampai terjebak persoalan teknis. Apalagi, melayani orang yang ingin memakai Pancasila untuk kepentingan politik. Itu jangan kita layani," ujarnya usai buka puasa bersama di kediamannya, Jakarta, Selasa (13/6) malam.
"Bikin konstruksi dari kegiatan pemantapan ideologi itu sendiri bagaiamana," sambung Fahri.
Apabila hal tersebut telah rampung, politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mempersilakan Ketua UKP PIP Yudi Latif untuk mencari pejabat.
"Setelah konstruksinya lebih lengkap, nanti biar orang lain yang mengisi, enggak ada masalah. Yang penting, kerangkanya sudah jadi," pungkas Presiden Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang terdiri dari sejumlah tokoh-tokoh bangsa seperti Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Jimly Asshiddiqie, dan Said Aqil Siradj.
Presiden menyatakan pembentukan UKP-PIP ini dalam rangka menangkal potensi perpecahan, terorisme dan intoleransi karena Pancasila dianggap mampu menjadi perekat bangsa Indonesia. (Pon)
Baca juga berita terkait UKP PIP dalam artikel: Yudi Latif: Pancasila Bisa Lebih Luas Dan Lebih Sempit Dari Agama
