Ini Dua Pesan Jokowi Soal Natuna dalam Rapat di KRI Imam Bonjol

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kedaulatan Republik Indonesia di Laut Natuna. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di atas kapal KRI Imam Bonjol yang sedang berpatroli di perairan Natuna.

Rapat terbatas ini diikuti oleh, Menko Polhukam  Luhut B. Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan sejumlah pejabat lainnya. Pada kesempatan itu, Presiden pun meminta agar ekonomi di Pulau Natuna dikembangkan, terutama yang terkait dengan perikanan dan migas.

“Masalah ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja. Jadi tadi saya pikir kita tidak ingin ada (yang) menganggu stabilitas keamanan di kawasan,” kata Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan saat ditanya wartawan mengenai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, di atas KRI Imam Bonjol, di perairan Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (23/6).

Luhut menambahkan, penyelenggaraan rapat terbatas di perairan Natuna selain karena Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke Natuna, juga sekaligus untuk melihat alutsista yang ada.

“Sekaligus juga menyangkut masalah, memang sudah ada pikiran Presiden, untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini, yang di sini daripada orang lain yang main di sini,” kata Luhut.

Sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan, terutama untuk dua, yaitu perikanan dan migas.

“Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM dan diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, di mana lima blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi. Sementara itu, Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) tadi juga menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu,” ungkap Retno.

Selain perkembangan ekonomi, di bidang perikanan dan migas, menurut Menlu, Panglima TNI menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya.

“Itulah yang dibahas dalam ratas tadi,” sambungnya.

Seperti diketahui, Kepulauan Natuna adalah wilayah strategis karena merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

Kepulauan Natuna juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran laut dunia, terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hong Kong, Jepang, dan Korea.

BACA JUGA:

1. TNI AL Kembali Tangkap Nelayan Asing di Natuna
2. Sebelum Ditangkap, Kapal Tiongkok Berulang Kali Diperingatkan
3. Menteri Susi Apresiasi Penangkapan Kapal Tiongkok di Natuna
4. Kronologi Penangkapan Kapal Nelayan Tiongkok di Natuna
5. Penangkapan Kapal Nelayan Tiongkok Upaya Penegakan Hukum