Ini Dia 10 PNS Pemprov DKI yang Lolos Tahap Wawancara Calon Sekda DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2020
Ini Dia 10 PNS Pemprov DKI yang Lolos Tahap Wawancara Calon Sekda DKI

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dinyatakan lolos ke tahap wawancara seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pengganti almarhum Saefullah yang mangkat beberapa waktu lalu.

Dalam pengumuman ditanda tangan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Suharti yang juga merupakan Ketua Pansel Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 2020, Senin (10/11), menyebut 10 orang tersebut dinyatakan lolos ujian tertulis dan makalah, serta asesmen kompetensi dari 18 PNS dalam maupun luar DKI yang mengikuti tes.

Baca Juga

Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda

Hasilnya, ada 10 nama yang lolos dengan nilai ujian sama atau lebih dari 68,0 dan seluruhnya merupakan pejabat DKI dari 18 peserta terdapat empat orang berasal dari luar kalangan PNS daerah di Jakarta yang tereliminasi.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 9 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 6 November 2020 tersebut, selain menyatakan yang lulus asesmen kompetensi adalah peserta dengan nilai di atas 68,00, ke-10 nama tersisa itu, selanjutnya dijadwalkan akan mengikuti tes wawancara.

Saat ini, jabatan Sekda sementara diisi Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Sri Haryati, sejak ditinggal almarhum Saefullah yang meninggal akibat COVID-19.

Namun informasi jadwal dan tempat pelaksanaan tes wawancara akan menyusul lebih lanjut.

Adapun 10 calon Sekda DKI yang tersisa:

1. Marullah Matali (Wali Kota Jakarta Selatan)

2. Sri Haryati (Pejabat Sekda DKI Jakarta/Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda)

3. Sigit Wijatmoko (Wali Kota Jakarta Utara)

4. Yusmada Faizal (Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda)

5. Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi)

6. Dhany Sukma (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Baca Juga

Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan

7. Faisal Syafruddin (Badan Pembina BUMD)

8. Bayu Meghantara (Wali Kota Jakarta Pusat)

9. Edi Sumantri (Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

10. Arifin (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja). (Asp)

#PNS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 sejak 26 Februari. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran mencapai Rp55 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Bagikan