Ini Alasan Titiek Sekjen Golkar Harus Diisi Jenderal

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 19 Desember 2017
Ini Alasan Titiek Sekjen Golkar Harus Diisi Jenderal

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Titiek Soeharto. (MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau yang kerap disapa Titiek Soeharto meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merombak posisi Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu menginginkan pengganti Idrus Marham berasal dari kalangan purnawirawan TNI.

"Kalau bisa (Sekjen) yang TNI, ya. Kita udah lama Golkar nggak punya Sekjen yang dari TNI," kata Titiek di Arena Munaslub Partai Golkar, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (19/12).

Alasan putri keempat Presiden Soeharto itu menginginkan Sekjen Golkar diisi dari kalangan purnawirawan TNI agar partai beringin itu kembali mencapai soliditas seperti di era orde baru.

Diketahui, ‎terakhir kali jabatan Sekjen Golkar berasar dari militer terjadi pada era kepemimpinan Jusuf Kalla. Pada saat itu, kata Titiek, posisi Sekjen diduduki oleh Letjen TNI (Purn) Soemarsono.

"‎Waktu zaman orba, sekjen diisi oleh TNI kita bisa solid, bagus bagi Golkar," tandasnya.

Dalam kepengurusan Golkar saat ini, selain nama Letjen TNI ‎(Purn) Eko Wiratmoko yang kini menjabat Ketua Koordinator Bidang Polhukam, masih ada dua nama jenderal lainnya, satu dari kalangan TNI dan satu dari purnawirawan Polri.

Yakni Letjen TNI (Purn) Haji Lodewuk Freidrich Paulus yang menjabat Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto yang menjabat Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah. (Pon)

#Munaslub Partai Golkar #Titiek Soeharto #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Rencana pemerintah untuk membagikan saldo awal gratis dalam program pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Indonesia
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting agar peningkatan kapasitas SDM berjalan seiring dengan transformasi industri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Indonesia
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan, sekaligus menambah sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Agustus 2026
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Bagikan