Industri Padat Karya Paling Terpukul Kebijakan Trump, Potensi PHK Massal Ancam Indonesia

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 04 April 2025
Industri Padat Karya Paling Terpukul Kebijakan Trump, Potensi PHK Massal Ancam Indonesia

Aktivitas bongkar muat kontainer berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/9/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Sektor usaha padat karya paling terpukul imbas dari Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan bea masuk 32 persen untuk produk asal Indonesia.

Apalagi, AS menyerap lebih dari separuh dari total ekspor komoditas asal Indonesia tersebut yang dikirim ke seluruh dunia sepanjang periode 2020-2024.

“Kebijakan tarif Amerika ini menimbulkan risiko yang cukup signifikan bagi Indonesia, karena memukul industri padat karya," kata Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (4/4).

Baca juga:

Trump Ketok Kenaikan Tarif Impor, Produk Ekspor Indonesia Terancam Kalah Daya Saing

Lebih jauh, Christiantoko memaparkan pasar AS sepanjang 2020-2024 telah menyerap US$4,3 miliar setara Rp 71,2 triliun, atau mencapai 60,2 persen dari total ekspor Indonesia untuk komoditas tersebut. Oleh karenanya, dia menegaskan yang paling mendesak dilakukan Indonesia saat ini adalah diplomasi untuk mencegah potensi ancaman PHK besar-besaran di tanah air.

Caranya, lanjut dia, bisa saja melalui Kedutaan Besar Indonesia di AS yang melakukan perundingan bilateral dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperjuangkan penurunan tarif timbal balik yang sudah diumumkan, mumpung sebelum pemberlakuannya jatuh tempo.

Baca juga:

Legislator Senayan Desak Pemerintah Berani 'Lawan' Perang Dagang Trump

Apalagi, ungkap dia, dalam lima tahun terakhir (2020-2024) AS menjadi negara tujuan utama yang menjadi penyerap terbesar komoditas ekspor Indonesia, setelah China. Neraca perdagangan Indonesia dengan AS terus mengalir surplus dalam 27 tahun terakhir sejak 1998.

“Ini masalah serius yang harus dipikirkan oleh pemerintah, apalagi saat ini sedang ramai-ramainya informasi tentang PHK,” tandas Ekonom NEXT Indonesia itu. (Knu)

#Tarif Resiprokal #Perang Dagang #PHK Massal
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Indonesia Perlu Perkuat ASEAN dan Diplomasi Maritim di Tengah Rivalitas Indo-Pasifik
Indonesia perlu memperkuat ASEAN dan diplomasi maritim di tengah rivalitas Indo-Pasifik. Hal itu dibahas dalam Forum Kajian Publik yang digelar Kementerian Polhukam bersama Universitas Pertahanan RI.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Indonesia Perlu Perkuat ASEAN dan Diplomasi Maritim di Tengah Rivalitas Indo-Pasifik
Indonesia
Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketum Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan aksi tersebut akan dilakukan serentak di 38 provinsi pada 15 hingga 25 Agustus 2025.
Frengky Aruan - Senin, 28 Juli 2025
Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Sekretaris Negara Prasetyo Pastikan Presiden Prabowo Tidak Bakal Setor Data Pribadi Warga Negara ke AS
Prasetyo menjelaskan, ada beberapa platform yang dimiliki perusahaan Amerika Serikat (AS) memberi ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Sekretaris Negara Prasetyo  Pastikan Presiden Prabowo Tidak Bakal Setor Data Pribadi Warga Negara ke AS
Indonesia
Istana Pastikan Tidak Semua Barang Teknologi AS Bebas TKDN
Pemerintah, lanjutnya, akan tetap selektif dan berhati-hati dalam menentukan produk mana saja yang diperbolehkan masuk tanpa TKDN.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Istana Pastikan Tidak Semua Barang Teknologi AS Bebas TKDN
Indonesia
Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan
Diamnya WTO makin menegaskan bahwa kelembagaan WTO hanya diperlukan bila sejalan dengan kepentingan negara-negara maju seperti AS
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan
Indonesia
RAPBN 2026 Telah Perhitungkan Tarif AS 19 Persen
Tarif 19 persen yang disepakati dengan AS merupakan hasil dari negosiasi tingkat tinggi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
RAPBN 2026 Telah Perhitungkan Tarif AS 19 Persen
Bagikan