Indonesia Tambah Pasukan Perdamaian PBB, Prioritas Perempuan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 28 September 2018
Indonesia Tambah Pasukan Perdamaian PBB, Prioritas Perempuan

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Kontingen Garuda Unifil, Lebanon (Foto: Puspen TNI)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia siap menambah jumlah pasukan perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi 4.000 prajurit hingga 2019. Saat ini jumlah pasukan perdamaian Indonesai telah mencapai 3.500 prajurit.

"Kita tidak akan berhenti di sana. Kita siap berkontribusi 4.000 pasukan perdamaian hingga 2019, dengan meningkatkan proporsi pasukan perempuan," kata Kalla dalam pidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-73 PBB di Markas Besar PBB di Kota New York, Amerika Serikat, Kamis (27/9) waktu setempat.

Wapres mengatakan, Indonesia percaya bahwa operasi pasukan perdamaian di bawah PBB harus terus dilanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan negara-negara PBB memilih Indonesia untuk mejabat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

Pasukan Perdamaian PBB di Libanon (UNIFIL) memperingati 40 tahun usaha menjaga perdamaian di selatan Libanon dalam sebuah upacara di kantor pusat UNIFIL di Naqoura, dekat perbatasan Libanon-Israel, selatan Libanon, Senin (19/3). ANTARA FOTO/REUTERS/Ali Hashisho)
Pasukan Perdamaian PBB di Libanon (UNIFIL) memperingati 40 tahun usaha menjaga perdamaian di selatan Libanon dalam sebuah upacara di kantor pusat UNIFIL di Naqoura, dekat perbatasan Libanon-Israel, selatan Libanon, Senin (19/3). ANTARA FOTO/REUTERS/Ali Hashisho)

Indonesia, menurut Wapres akan bekerja sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan mengharapkan dukungan para pihak.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, saat ini pasukan perdamaian PBB perempuan jumlahnya masih sangat sedikit atau hanya 3 persen dari total pasukan.

Untuk Indonesia sendiri, setidaknya terdapat 111 perempuan yang menjadi pasukan perdamaian baik untuk sipil maupun militer. Keberadaan mereka akan ditingkatkan jumlahnya.

Menlu menyampaikan, pasukan perdamaian PBB perempuan menjadi kebutuhan dalam penangana konflik dan pascakonflik.

Karena banyak korban konflik merupakan anak dan perempuan yang lebih memiliki kepercayaan dan kenyamanan dengan perempuan, katanya. (*)

#Pasukan Perdamaian #PBB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
DPR selalu terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memiliki mekanisme sendiri untuk melakukannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Presiden Subianto telah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk dan berdialog dengan korban unjuk rasa dan pihak kepolisian juga telah menindak personel Brimob yang melindas pengendara ojek daring.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Indonesia
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
PBB menyoroti kekerasan demo di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi transparan dan menyeluruh.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
Dunia
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel mengusulkan supaya diadakan sidang khusus Majelis Umum PBB di Jenewa, Swiss.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Indonesia
Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
Bahwa bangsa kita hadir di tengah dunia bukan sekedar penonton
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
Indonesia
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Ini akan menjadikan Prabowo sebagai presiden pertama Indonesia yang hadir secara langsung dalam acara tersebut setelah satu dekade
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB
Presiden Prabowo dapat memberi masukan kepada negara-negara anggota PBB mengenai tatanan dunia ke depan, dan penekanan terhadap multilateralisme.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB
Indonesia
Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen
Prabowo dijadwalkan berpidato pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen
Indonesia
PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
Kemandirian fiskal memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
Bagikan