Indonesia Tambah Pasukan Perdamaian PBB, Prioritas Perempuan
Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Kontingen Garuda Unifil, Lebanon (Foto: Puspen TNI)
Merahputih.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia siap menambah jumlah pasukan perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi 4.000 prajurit hingga 2019. Saat ini jumlah pasukan perdamaian Indonesai telah mencapai 3.500 prajurit.
"Kita tidak akan berhenti di sana. Kita siap berkontribusi 4.000 pasukan perdamaian hingga 2019, dengan meningkatkan proporsi pasukan perempuan," kata Kalla dalam pidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-73 PBB di Markas Besar PBB di Kota New York, Amerika Serikat, Kamis (27/9) waktu setempat.
Wapres mengatakan, Indonesia percaya bahwa operasi pasukan perdamaian di bawah PBB harus terus dilanjutkan.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan negara-negara PBB memilih Indonesia untuk mejabat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

Indonesia, menurut Wapres akan bekerja sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan mengharapkan dukungan para pihak.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, saat ini pasukan perdamaian PBB perempuan jumlahnya masih sangat sedikit atau hanya 3 persen dari total pasukan.
Untuk Indonesia sendiri, setidaknya terdapat 111 perempuan yang menjadi pasukan perdamaian baik untuk sipil maupun militer. Keberadaan mereka akan ditingkatkan jumlahnya.
Menlu menyampaikan, pasukan perdamaian PBB perempuan menjadi kebutuhan dalam penangana konflik dan pascakonflik.
Karena banyak korban konflik merupakan anak dan perempuan yang lebih memiliki kepercayaan dan kenyamanan dengan perempuan, katanya. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.

PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum

Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden

PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh

Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina

Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global

Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB

Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen

PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
