Indonesia-PBB Sepakat Berantas Korupsi dan Kejahatan Perikanan

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Sabtu, 24 Juni 2017
Indonesia-PBB Sepakat Berantas Korupsi dan Kejahatan Perikanan

Ratusan nelayan Vietnam menunggu untuk dipulangkan ke negaranya menggunakan kapal Vietnam Coast Guard di Kantor Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). (ANTARA FOTO/M N Kanwa)

Ukuran:
14
Audio:

Pemerintah Indonesia dan Badan PBB UNODC menekankan pentingnya untuk meningkatkan kerja sama bidang yang berdampak besar dan dirasakan langsung masyarakat yaitu pemberantasan korupsi, terorisme, peredaran narkoba, dan pencurian ikan.

Hal itu disampaikan Dubes RI Wina Dr. Darmansjah Djumala selaku Wakil Tetap RI yang terakreditasi pada United Nations Office in Vienna (UNOV) setelah menyerahkan surat kepercayaan kepada Direktur Jenderal UNOV yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif UNODC, Duta Besar Yury Fedotov.

Acara bertempat di Sekretariat United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Wina, Austria, kata Sekretaris Kedua Fungsi Pensosbud KBRI/PTRI Wina, Wina Retnosari kepada Antara, Sabtu (24/6).

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Yury Fedotov , secara khusus, Dubes Djumala menyoroti kejahatan perikanan yang dewasa ini semakin marak terjadi, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia.

Kejahatan perikanan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir.

Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat juga dalam aktifitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya seperti pencucian uang, suap, penyelundupan narkoba, penyeludupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya.

Pada kesempatan tersebut Dubes Djumala menyampaikan perkembangan positif kerja sama antara Indonesia dan UNOV, khususnya UNODC, yang telah diraih selama ini, dan sekaligus menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk terus memerangi kejahatan transnasional terorganisir dan korupsi.

Duta Besar Djumala juga menyampaikan keprihatinannya bahwa perhatian masyarakat internasional atas kejahatan perikanan masih terbilang rendah, meskipun dampak negatif kejahatan perikanan terbukti sangat merugikan.

Sehubungan dengan hal itu, Dubes Djumala menegaskan pentingnya UNODC dalam kapasitasnya memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan dan turut berperan aktif, baik dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat (raising awareness) maupun bantuan teknis (technical asssistance) dalam upaya memberantas kejahatan perikanan.

Dubes Fedotov menyambut hangat kedatangan Dubes Djumala di Wina, serta menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, khususnya KBRI/PTRI Wina yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Dubes Fedotov memandang Indonesia merupakan salah satu key countries dan champion dalam isu-isu yang merupakan ranah UNODC. Secara khusus, ia meyampaikan apresiasi atas peran aktif dan kontribusi Indonesia pada UNODC, antara lain atas komitmen dan kerja keras Indonesia selama menjadi Presiden United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) periode 2012-2014.

UNODC merupakan badan PBB yang berperan penting dalam upaya memerangi kejahatan transnasional, termasuk terorisme, perdagangan obat terlarang dan korupsi.

UNODC mendapat mandat membantu negara anggota PBB melalui tiga pilar program kerja, yaitu bantuan teknis guna membangun kapasitas negara anggota, kegiatan riset, dan mendorong ratifikasi dan implementasi konvensi internasional terkait seperti UNTOC dan UNCAC ke dalam legislasi nasionalnya.

Sumber: ANTARA

#Sentra Bisnis Perikanan #Perusahaan Perikanan #PBB #Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Dunia
Prabowo Beri Sinyal Indonesia Dukung Qatar yang Baru Diserang Israel
Presiden menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam merespons serangan yang mengancam stabilitas kawasan.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Prabowo Beri Sinyal Indonesia Dukung Qatar yang Baru Diserang Israel
Indonesia
Pengamat Ingatkan Indonesia Bisa Seperti Nepal, Fenomenanya Mirip Pejabat Flexing dan Korup
Kesewenang-wenangan dan kesombongan kaum elite yang sudah memuakkan publik membuat amuk massal menjadi sangat brutal.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pengamat Ingatkan Indonesia Bisa Seperti Nepal, Fenomenanya Mirip Pejabat Flexing dan Korup
Travel
Kartu Kuning 2 Tahun Berakhir, Geopark Kaldera Toba Kembali Raih Status Kartu Hijau UNESCO
Status kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba di Sumatera Utara sejak 2023 silam akhirnya resmi berakhir.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
Kartu Kuning 2 Tahun Berakhir, Geopark Kaldera Toba Kembali Raih Status Kartu Hijau UNESCO
Indonesia
Gerhana Bulan Total Minggu (7/9) Malam, Umat Islam Diimbau Salat Khusuf
Umat Islam dapat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi spiritual.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gerhana Bulan Total Minggu (7/9) Malam, Umat Islam Diimbau Salat Khusuf
Indonesia
Fenomena Gerhana Bulan Total Terlihat Langit Indonesia 7-8 September 2025, Bisa Nonton Live Stream Loh di Link Ini
Fase total gerhananya bakal berlangsung sekitar 1 jam 22 menit.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Fenomena Gerhana Bulan Total Terlihat Langit Indonesia 7-8 September 2025, Bisa Nonton Live Stream Loh di Link Ini
Indonesia
Gerhana Bulan Total Minggu (7/9) Malam, ini Jadwal dan Lokasi Pengamatannya
Gerhana bulan total terjadi karena matahari-bumi-bulan sedang berada pada satu garis lurus.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
 Gerhana Bulan Total Minggu (7/9) Malam, ini Jadwal dan Lokasi Pengamatannya
Indonesia
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
DPR selalu terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memiliki mekanisme sendiri untuk melakukannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Presiden Subianto telah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk dan berdialog dengan korban unjuk rasa dan pihak kepolisian juga telah menindak personel Brimob yang melindas pengendara ojek daring.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Indonesia
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
PBB menyoroti kekerasan demo di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi transparan dan menyeluruh.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
Bagikan