Indonesia Dilanda Badai PHK, Legislator PDIP Desak Pemerintah Beri ‘Win-Win Solution’


Elemen buruh menggelar aksi demonstrasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, tolak Tapera. (foto: Merahputih.com/Asropih)
MerahPutih.com - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang melanda Indonesia. Ratusan ribu pekerja kena PHK terutama akibat perlambatan laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian.
Anggota Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi terbaik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, kondisi ini sangat memprihatinkan. Dampak perekonomian Indonesia yang tidak stabil membuat masyarakat kehilangan mata pencahariannya.
"Hal ini bisa membuat angka pengangguran bertambah. Pemerintah harus segera beri solusi yang terbaik," kata Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/8).
Rahmad menilai salah satu penyebab terjadinya badai PHK ini karena iklim investasi yang kurang baik. Sehingga, perusahaan harus melakukan perpindahan lokasi usaha, yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang di-PHK.
Baca juga:
Iklim investasi merupakan kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Ia juga menekankan pentingnya hubungan antara karyawan dan pemberi kerja.
"Artinya hubungan industrial antara pekerja dengan industri maupun pengusaha itu juga harus berjalan harmonis, karena salah satu penyebab PHK itu karena ada relokasi pabrik dari Jabodetabek ke luar Provinsi atau Jabodetabek," jelas dia.
Lebih lanjut, Rahmad mengatakan menjaga iklim investasi antara pelaku industri dengan para pekerja bisa menjadi jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Upaya ini, kata dia, juga harus dimediasi oleh pemerintah.
"Pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan harus bisa menjadi mediator sehingga tercipta win-win solution," pungkasnya. (pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor

Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan

Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
