Indonesia Dilanda Badai PHK, Legislator PDIP Desak Pemerintah Beri ‘Win-Win Solution’

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Kamis, 15 Agustus 2024
Indonesia Dilanda Badai PHK, Legislator PDIP Desak Pemerintah Beri ‘Win-Win Solution’

Elemen buruh menggelar aksi demonstrasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, tolak Tapera. (foto: Merahputih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang melanda Indonesia. Ratusan ribu pekerja kena PHK terutama akibat perlambatan laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian.

Anggota Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi terbaik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, kondisi ini sangat memprihatinkan. Dampak perekonomian Indonesia yang tidak stabil membuat masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

"Hal ini bisa membuat angka pengangguran bertambah. Pemerintah harus segera beri solusi yang terbaik," kata Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/8).

Rahmad menilai salah satu penyebab terjadinya badai PHK ini karena iklim investasi yang kurang baik. Sehingga, perusahaan harus melakukan perpindahan lokasi usaha, yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang di-PHK.

Baca juga:

Badai PHK di Depan Mata, DPR Serukan Jaga Iklim Investasi

Iklim investasi merupakan kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Ia juga menekankan pentingnya hubungan antara karyawan dan pemberi kerja.

"Artinya hubungan industrial antara pekerja dengan industri maupun pengusaha itu juga harus berjalan harmonis, karena salah satu penyebab PHK itu karena ada relokasi pabrik dari Jabodetabek ke luar Provinsi atau Jabodetabek," jelas dia.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan menjaga iklim investasi antara pelaku industri dengan para pekerja bisa menjadi jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Upaya ini, kata dia, juga harus dimediasi oleh pemerintah.

"Pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan harus bisa menjadi mediator sehingga tercipta win-win solution," pungkasnya. (pon)

#PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Anggota DPR RI Kaisar Abu Hanifah mendesak pemerintah menguatkan industri manufaktur untuk menekan risiko PHK massal pada 2026 di tengah tekanan ekonomi global.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Indonesia
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Proses ini terkendala banyaknya item aset, termasuk ribuan mesin yang harus diunggah ke laman resmi KPKNL, serta status sebagian tanah yang masih terikat hak tanggungan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Februari 2026
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Indonesia
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Aksi para mantan buruh Sritex tersebut bagian dari menuntut hak karyawan setelah kena PHK massal.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Indonesia
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Saat ini terjadi mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang diajarkan lembaga pendidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Indonesia
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Indonesia
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemnaker juga menggandeng dinas provinsi, kota, serta pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke kanal Lapor Menaker.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Berita Foto
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Bagikan