Indonesia Desak Percepatan Pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir Baru, Lanskap Keamanan Global Makin Rapuh

MerahPutih.com - Konferensi Perlucutan Senjata (Conference on Disarmament/CD) berlangsun di Jenewa, Swiss. Konferensi Perlucutan Senjata merupakan satu-satunya forum multilateral yang dimandatkan oleh Sidang Majelis Umum PBB untuk merundingkan perjanjian kunci terkait perlucutan senjata.

Keanggotaan CD terdiri dari 65 negara, yaitu 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan 60 negara dengan kemampuan militer signifikan, termasuk Indonesia.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyerukan percepatan pembentukan zona bebas senjata nuklir baru pada konferensi itu.

Ia mengatakan, diperlukan revitalisasi arsitektur perlucutan senjata global yang salah satunya dilakukan dengan percepatan pembentukan zona bebas senjata nuklir baru.

Baca juga:

Kegelisahan Trump dengan 'Perlombaan' Nuklir, Ingin Bujuk Xi Jinping dan Putin untuk Pangkas Anggaran Produksi

"Memperkuat kepatuhan terhadap Zona Bebas Senjata Nuklir (Nuclear-Weapon-Free Zones) dan mempercepat pembentukan zona baru. Indonesia kembali menekankan pentingnya percepatan penandatanganan Protokol Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara-negara P5,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa (25/2).

Negara P5 Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris hingga kini belum menandatangani protokol SEANWFZ karena kekhawatiran terkait kebebasan operasi militer mereka di kawasan.

Lanskap keamanan global saat ini lebih rapuh dari sebelumnya dengan semakin dalamnya rivalitas strategis, semakin lemahnya komitmen perlucutan senjata, meningkatnya persenjataan nuklir, ketergantungan kembali pada strategi pencegahan, serta risiko konflik dan kecelakaan nuklir tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

"Namun, jalur ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Kita memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengubahnya," katanya.

Ia mendesak komunitas internasional untuk mengembalikan stabilitas melalui komitmen yang diperbarui dan akuntabilitas yang lebih besar, dengan meninjau kembali doktrin serta praktik keamanan.

Runtuhnya kerangka utama pengendalian senjata, ditambah dengan dialog nuklir yang terhambat, menurut Menlu RI, hanya akan meningkatkan risiko konflik.

"Senjata nuklir tidak menjamin keamanan, tetapi malah menjadi ancaman," ujarnya.