Indonesia Desak Percepatan Pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir Baru, Lanskap Keamanan Global Makin Rapuh
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 Februari 2025
Menlu Sugiono/ dok Kemlu
MerahPutih.com - Konferensi Perlucutan Senjata (Conference on Disarmament/CD) berlangsun di Jenewa, Swiss. Konferensi Perlucutan Senjata merupakan satu-satunya forum multilateral yang dimandatkan oleh Sidang Majelis Umum PBB untuk merundingkan perjanjian kunci terkait perlucutan senjata.
Keanggotaan CD terdiri dari 65 negara, yaitu 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan 60 negara dengan kemampuan militer signifikan, termasuk Indonesia.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyerukan percepatan pembentukan zona bebas senjata nuklir baru pada konferensi itu.
Ia mengatakan, diperlukan revitalisasi arsitektur perlucutan senjata global yang salah satunya dilakukan dengan percepatan pembentukan zona bebas senjata nuklir baru.
Baca juga:
"Memperkuat kepatuhan terhadap Zona Bebas Senjata Nuklir (Nuclear-Weapon-Free Zones) dan mempercepat pembentukan zona baru. Indonesia kembali menekankan pentingnya percepatan penandatanganan Protokol Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara-negara P5,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa (25/2).
Negara P5 Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris hingga kini belum menandatangani protokol SEANWFZ karena kekhawatiran terkait kebebasan operasi militer mereka di kawasan.
Lanskap keamanan global saat ini lebih rapuh dari sebelumnya dengan semakin dalamnya rivalitas strategis, semakin lemahnya komitmen perlucutan senjata, meningkatnya persenjataan nuklir, ketergantungan kembali pada strategi pencegahan, serta risiko konflik dan kecelakaan nuklir tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
"Namun, jalur ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Kita memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengubahnya," katanya.
Ia mendesak komunitas internasional untuk mengembalikan stabilitas melalui komitmen yang diperbarui dan akuntabilitas yang lebih besar, dengan meninjau kembali doktrin serta praktik keamanan.
Runtuhnya kerangka utama pengendalian senjata, ditambah dengan dialog nuklir yang terhambat, menurut Menlu RI, hanya akan meningkatkan risiko konflik.
"Senjata nuklir tidak menjamin keamanan, tetapi malah menjadi ancaman," ujarnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
Baliho Prabowo ‘Sejajar’ dengan PM Benjamin Netanyahu, Kemenlu RI Pastikan belum ada Pengakuan Normalisasi Hubungan dengan Israel
57 Dari 78 WNI di Nepal Sudah Pulang ke Indonesia, Kondisi Ibu Kota Sudah Kondusif
Hingga Malam Ini, Sudah 57 WNI Berhasil Dievakuasi Keluar dari Nepal
Puluhan WNI Dievakuasi Dari Nepal, Ratusan Orang Masih Bertahan
Penyebab Kematian Diplomat Zetro Leonardo Purba Belum Terkuat, Kemenlu Jadikan Prioritas
Menlu Sugiono Pastikan Pendidikan Anak-Anak Zetro Leonardo Purba Akan Ditanggung Pemerintah
Jenazah Diplomat Zetro Disemayamkan di RSPAD, Pemakaman di TPU Sari Mulya Tangsel Kamis
Kemenlu Tingkatkan Keamanan Diplomat di Peru, Tempatkan Keluarga Zetro Ke Lokasi Lebih Aman
Zetro Leonardo Purba Tewas Ditembak di Peru, Kemenlu Evaluasi Perlindungan Diplomat dan Staf KBRI