Soffi Amira
MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengecam kesepakatan pemerintah Indonesia yang membebaskan bea masuk produk-produk asal Amerika Serikat (AS).
Ia pun menilai, bahwa kebijakan ini menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? PHK juga," kata Said dalam keterangan resminya, Jumat (18/7).
Demi mengatasi potensi PHK massal ini, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional, kemudian menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.
Baca juga:
Kadin Nilai Ekspor Indonesia ke AS Bisa Melejit 2 Kali Lipat Berkat Diskon Tarif Gila-gilaan!
Ia juga meminta kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menegakkan kembali kedaulatan ekonomi.
“Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif," seru Said kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/7).
Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen pemerintah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.
"Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat," tegasnya.
Baca juga:
Said Iqbal menyatakan, bahwa gerakan buruh tidak akan tinggal diam. Pada awal Agustus 2025 ini, ia mengatakan ratusan ribu buruh dari berbagai daerah akan melakukan aksi serentak untuk menolak gelombang PHK.
Mereka juga mendesak perlindungan nyata bagi industri nasional.
"Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan pada awal Agustus dalam aksi serentak nasional menolak PHK massal dan menuntut pemerintah berdiri di pihak rakyat pekerja," pungkas Said Iqbal. (knu)
