Indonesia Berharap Penguatan Kerja Sama Internasional Pulihkan Ekonomi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Maret 2021
Indonesia Berharap Penguatan Kerja Sama Internasional Pulihkan Ekonomi

Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia akan memperkuat kerja sama internasional untuk pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Indonesia mendorong agenda dan instrumen yang tepat dan efektif untuk mencapai kepentingan seperti perluasan akses pasar, peningkatan investasi, dan kerja sama mencapai pemulihan ekonomi pascapandemi.

"Ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (1/3).

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang cukup besar untuk penanganan pandemi pada tahun ini di tengah penerimaan negara yang terbatas dan secara perlahan akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depan.

Baca Juga:

Buat Padat Karya, Anggaran Pemulihan Ekonomi Bisa Bertambah Lagi

Ia mengatakan, penguatan kerja sama internasional dipertegas oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 untuk menghadapi tantangan global melalui pendekatan multilateralisme yang lebih kuat.

Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 diperkirakan akan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaksinasi dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara.

Pertemuan G20 menegaskan, komitmen dalam membantu negara-negara miskin yang beban utangnya meningkat melalui restrukturisasi utang dalam kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment.

Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.

Pertemuan G20 menggarisbawahi urgensi reformasi sistem perpajakan yang dinilai dapat merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap perekonomian. G20 mendorong tercapainya a global and consensus-based solution pada pertengahan 2021.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga menegaskan mengenai kerja sama multilateral terkait isu perubahan iklim dan risiko lingkungan dengan strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata.

G20 turut mendorong dilanjutkannya upaya penguatan sektor keuangan nonbank dan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments dalam rangka pengembangan layanan transaksi lintas negara yang efektif, cepat, efisien dan murah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Dukungan G20 pun muncul melalui usulan peningkatan pemahaman dan kesiapan sektor keuangan atas potensi risiko perubahan iklim melalui pemenuhan data gaps untuk assessing climate related financial risks dan mendorong climate related disclosure.

Kemudian, Sustainable Finance Study Group (SFSG) diaktifkan kembali agar dapat mendorong kesiapan dan kapasitas sektor keuangan dalam mendukung transisi menuju perekonomian yang berkelanjutan.

“Kami berharap forum multilateral dapat terus mendukung upaya pemulihan global. Kami akan menggunakan instrumen fiskal dan terus bekerja sama dengan otoritas moneter untuk memastikan pemulihan yang lebih baik, kuat dan berkelanjutan,” katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

#Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Bagikan