Indef Beberkan Rekor Impor Beras Tahun 2018 Meroket, Ini Datanya
Stok beras di gudang Bulog (Antara)
MerahPutih.Com - Kritik terhadap impor beras yang belakangan ramai dialamatkan kepada pemerintah bukannya tanpa data dan bukti. Sejumlah pihak khususnya dari kubu oposisi menyebut impor beras meroket.
Benarkah demikian? Berdasarkan perhitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) impor beras tahun 2018 sebanyak 2,25 juta ton.
Kuota impor beras yang tinggi tersebut merupakan impor tertinggi kedua setelah tahun 2011 yakni 2,75 juta ton.
"Impor beras ini kecenderungannya terus meningkat. 2018 itu impor tertinggi kedua setelah 2011. Trennya terus menigkat dan akan terus terjadi mengingat konsumsi kita juga meningkat," kata peneliti Indef Rusli Abdullah dalam jumpa pers Pemanasan Debat Capres Kedua di Jakarta, Kamis (14/2).
Lebih lanjut Rusli menyebutkan sejak tahun 2000, Indonesia memang kerap melakukan impor beras. Kendati demikian, besarnya berfluktuasi berdasarkan kebutuhan mulai dari 200 ribu ton hingga hampir 3 juta ton.
Ekonom Indef ini juga membeberkan data impor beras yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada tahun 2000 tercatat sebesar 1,35 juta ton, 2001 sebanyak 644 ribu ton, 2002 sebanyak 1,8 juta ton, 2003 sebanyak 1,4 juta ton, 2004 sebanyak 236 ribu ton, 2005 sebanyak 189 ribu ton, 2006 sebanyak 438 ribu ton, 2007 sebanyak 1,4 ribu ton, 2008 sebanyak 289 ribu ton, 2009 sebanyak 250 ribu ton dan 2010 sebanyak 687 ribu ton.
Kemudian pada 2011 impor beras mencapai sebanyak 2,75 juta ton, 2012 sebanyak 1,81 juta ton, 2013 sebanyak 472 ribu ton, 2014 sebanyak 844 ribu ton, 2015 sebanyak 861 ribu ton, 2016 sebanyak 1,28 juta ton, 2017 sebanyak 305 ribu ton dan 2018 sebanyak 2,25 juta ton.
Meski impor disebutnya tak bisa dihindari, Rusli mengatakan data yang valid diharapkan akan membuat kebijakan soal beras bisa lebih baik.
Menurut Rusli Abdullah sebagaimana dilansir Antara, impor bisa dikurangi jika tata kelola di produsen (petani) diperbaiki termasuk dengan mengurangi rantai tata niaga pangan.
"Kita punya senjata, kita punya data valid sehingga kebijakan beras bisa lebih baik," pungkas Rusli Abdullah.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: "Perang Total" TKN Targetkan Menang Telak di Pilpres 2019
Bagikan
Berita Terkait
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Mentan Larang 1 Liter Pun Beras Impor Masuk Pasar Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Menteri Bahlil Ingatkan SPBU Swasta Ikuti Aturan, Termasuk Urusan Kuota Impor BBM
Standar Kualitas Bantuan Pangan Diperketat, Bapanas Wajibkan Bulog Lakukan 'Treatment' Stok Lama di Gudang