Headline

Indef Beberkan Rekor Impor Beras Tahun 2018 Meroket, Ini Datanya

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 14 Februari 2019
 Indef Beberkan Rekor Impor Beras Tahun 2018 Meroket, Ini Datanya

Stok beras di gudang Bulog (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kritik terhadap impor beras yang belakangan ramai dialamatkan kepada pemerintah bukannya tanpa data dan bukti. Sejumlah pihak khususnya dari kubu oposisi menyebut impor beras meroket.

Benarkah demikian? Berdasarkan perhitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) impor beras tahun 2018 sebanyak 2,25 juta ton.

Kuota impor beras yang tinggi tersebut merupakan impor tertinggi kedua setelah tahun 2011 yakni 2,75 juta ton.

"Impor beras ini kecenderungannya terus meningkat. 2018 itu impor tertinggi kedua setelah 2011. Trennya terus menigkat dan akan terus terjadi mengingat konsumsi kita juga meningkat," kata peneliti Indef Rusli Abdullah dalam jumpa pers Pemanasan Debat Capres Kedua di Jakarta, Kamis (14/2).

Lebih lanjut Rusli menyebutkan sejak tahun 2000, Indonesia memang kerap melakukan impor beras. Kendati demikian, besarnya berfluktuasi berdasarkan kebutuhan mulai dari 200 ribu ton hingga hampir 3 juta ton.

Beras impor
Ilustrasi beras (FOTO ANTARA)

Ekonom Indef ini juga membeberkan data impor beras yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada tahun 2000 tercatat sebesar 1,35 juta ton, 2001 sebanyak 644 ribu ton, 2002 sebanyak 1,8 juta ton, 2003 sebanyak 1,4 juta ton, 2004 sebanyak 236 ribu ton, 2005 sebanyak 189 ribu ton, 2006 sebanyak 438 ribu ton, 2007 sebanyak 1,4 ribu ton, 2008 sebanyak 289 ribu ton, 2009 sebanyak 250 ribu ton dan 2010 sebanyak 687 ribu ton.

Kemudian pada 2011 impor beras mencapai sebanyak 2,75 juta ton, 2012 sebanyak 1,81 juta ton, 2013 sebanyak 472 ribu ton, 2014 sebanyak 844 ribu ton, 2015 sebanyak 861 ribu ton, 2016 sebanyak 1,28 juta ton, 2017 sebanyak 305 ribu ton dan 2018 sebanyak 2,25 juta ton.

Meski impor disebutnya tak bisa dihindari, Rusli mengatakan data yang valid diharapkan akan membuat kebijakan soal beras bisa lebih baik.

Menurut Rusli Abdullah sebagaimana dilansir Antara, impor bisa dikurangi jika tata kelola di produsen (petani) diperbaiki termasuk dengan mengurangi rantai tata niaga pangan.

"Kita punya senjata, kita punya data valid sehingga kebijakan beras bisa lebih baik," pungkas Rusli Abdullah.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: "Perang Total" TKN Targetkan Menang Telak di Pilpres 2019

#Impor Beras #Kuota Impor #Beras Impor #Stok Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Indonesia
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Pemerintah tegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Indonesia
Mentan Larang 1 Liter Pun Beras Impor Masuk Pasar Indonesia
Pemerintah memastikan produksi beras nasional jauh melampaui target pemerintah, produksi diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton dari target 32 juta ton
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Mentan Larang 1 Liter Pun Beras Impor Masuk Pasar Indonesia
Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa semua pelaku usaha telah menjual beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Indonesia
Menteri Bahlil Ingatkan SPBU Swasta Ikuti Aturan, Termasuk Urusan Kuota Impor BBM
Bahlil menekankan bahwa apresiasi terhadap investasi tidak berarti perusahaan swasta mendapatkan kelonggaran penuh
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Menteri Bahlil Ingatkan SPBU Swasta Ikuti Aturan, Termasuk Urusan Kuota Impor BBM
Indonesia
Standar Kualitas Bantuan Pangan Diperketat, Bapanas Wajibkan Bulog Lakukan 'Treatment' Stok Lama di Gudang
Bapanas rutin melakukan pengecekan acak di sejumlah gudang bersama perwakilan Bulog
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Standar Kualitas Bantuan Pangan Diperketat, Bapanas Wajibkan Bulog Lakukan 'Treatment' Stok Lama di Gudang
Bagikan