Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Indonesia Development Monitoring (IDM) mencium adanya ketidakberesan dalam proses tender yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satunya, terkait dengan tender pembangunan jalan nasional Oxibil-Towe Hitam di Kabupaten Oxibil, Provinsi Papua.
Pasalnya, menurut Direktur Eksekutive IDM Fahmi Hafel, keanehan dalam tender tersebut sangat terlihat ketika harga penawaran lebih rendah yang ditawarkan PT Graha Prasarana Sentosa malah dikalahkan oleh salah satu BUMN karya yaitu PT Wijaya Karya Tbk.
Padahal, BUMN itu menawarkan harga yang jauh lebih tinggi dalam proyek jalan nasional Oxibil-Towe Hitam.
"Dimana PT Graha Prasarana Sentosa dengan nomor urut satu sebagai penawar dalam tender tersebut dengan harga proyek Rp 104 miliar. sedangkan Wijaya Karya Rp 108,5 miliar, dimana nilai proyek tersebut dengan pagu angggran Sebesar Rp 129,9 miliar," ujar Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/12).
Fahmi menduga ada ketidakberesan dalam proses tender, dimana ada oknum di kementerian PUPR yang diduga bermain dalam proses tender jalan tersebut.
"Perbedaan Rp 4,5 miliar tentu bukan nilai yang sedikit dan jika model tender proyek infrastruktur di kementerian PUPR seperti ini maka wajar saja kalau ada pembengkakan dalam setiap proyek pembangunan di era Joko Widodo," ungkapnya.
Karenanya, IDM mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono segera mencopot Kepala Balai Besar pelaksana jalan nasional 18 lantaran tidak disiplin dalam melakukan efisiensi penggunaan dana proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBN.
Selain itu, dia juga mendesak KPK dan Kejaksaan harus lebih fokus mengawasi tender-tender proyek pembangunan yang dilakukan kementerian PUPR. Sebab ia menuding banyak yang tidak beres dalam proses tendernya.
"Karena itulah yang menyebabkan proyek proyek infrastruktur pemerintahan Joko Widodo banyak yang bocor akibat tidak efisien dan banyak praktek pencaloan dalam proses tendernya," tegas Fahmi.
Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga sangat heran dengan sikap BUMN yang justru menawarkan lebih mahal harga penawaran proyek tersebut dibandingkan Kontraktor swasta. (Pon)
