ICMI: Awal Korupsi Adalah Ketika Seorang Punya Jabatan

Merahputih.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengingatkan para pejabat untuk menempatkan jabatan sebagai alat memberi yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat. Bukan untuk meminta sesuatu yang bukan haknya.

"Awal dari korupsi adalah ketika seseorang memiliki jabatan namun berniat untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan berniat untuk memberi," ujar Jimly.

Hal itu diucapkan Jimly pada acara seminar Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk "Pendidikan Anti Korupsi untuk Generasi Muda Islam" yang diselenggarakan GPII Jakarta Raya dan PII Jakarta Raya secara daring, Rabu (9/12).

Baca Juga:

Ilham Saputra Tanggapi Keputusan DKPP Terkait Pencopotan Dirinya

Dalam prinsip Islam, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sehingga, mental untuk mengambil sesuatu dari sebuah jabatan adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut Islam.

"Khoirunnas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya," kata Jimly.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan kebanyakan persoalan korupsi berawal dari gaya hidup mewah.

Taufan menilai penanaman gaya hidup sederhana dalam pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini untuk memberi pemahaman betapa pentingnya menjalankan gaya hidup yang dianjurkan agama tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Ahmad Sulhy menilai bahwa pendidikan antikorupsi perlu dijadikan kurikulum dalam institusi pendidikan formal.

"Sebab, banyak oknum yang senang memperjualbelikan jabatan dan pengaruh. Sehingga ke depan, butuh penanaman pendidikan antikorupsi yang lebih serius," ujar dia.

Di sisi lain, sebagaimana dikutip Antara, aktivis juga harus dilibatkan terutama dalam pengawasan dan pengawalan roda pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta.

Baca Juga:

DKPP Hukum Puluhan Penyelenggara Pemilu 2019

Sulhy menambahkan, semua elemen harus ikut berperan dalam mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam rangka mencegah dan melawan budaya korupsi di DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, saya mengajak para aktivis mengawasi proses penganggaran dan penggunaan APBD DKI Jakarta termasuk penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMD) pada BUMD DKI Jakarta," katanya. (*)