Eddy Flo
MerahPutih.Com - Hubungan Bahrain dan Iran makin tegang seiring tuduhan Bahrain bahwa Iran mengirim milisi teroris ke wilayahnya.
Otoritas Bahrain sudah menangkap dan menghukum puluhan teroris yang kerap menganggu keamanan di wilayah kawasan teluk tersebut. Bahkan, pada Rabu (1/02), Pengadilan Bahrain menjatuhkan vonis terhadap 58 orang atas dakwaan kejahatan terorisme. Dua diantaranya dihukum mati dan sekitar 47 orang lainnya dicabut kewarganegaraannya.
Sebagaimana dilansir Antara dari kantor berita BNA, pengadilan memenjarakan 19 orang seumur hidup dan 37 lainnya selama 15 tahun karena mereka dianggap menjadi bagian dari kelompok teroris yang dilatih untuk menggunakan persenjataan berat dan bahan peledak.
Sementara itu, dua terdakwa dibebaskan dari hukuman.
Putusan tersebut merupakan hukuman terbaru dari serangkaian tindakan berat yang dilancarkan di kerajaan Teluk sekutu Barat itu bagi para terdakwa yang dituduh sebagai milisi dukungan Iran.
Sejumlah aktivis mengatakan sebagian besar dari orang-orang yang dijatuhi hukuman itu merupakan para anggota oposisi yang bersikap damai.
Bahrain menuduh Iran, yang sebagian besar penduduknya beraliran Syiah, memicu perilaku militansi di kerajaannya. Namun tuduhan itu dibantah Teheran.
Bahrain merupakan suatu pulau strategis yang dipakai Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menempatkan pangkalannya. Sebagian besar penduduk Bahrain adalah Muslim Syiah namun negara itu dipimpin oleh keluarga kerajaan beraliran Sunni.
Bahrain mengalami kerusuhan beberapa kali sejak 2011 ketika pihak berwenang membungkam protes, yang kebanyakan dilontarkan masyarakat Syiah yang menuntut diberi peranan lebih besar dalam menjalankan kenegaraan.
Kelompok pembela hak asasi manusia Bahrain yang berpusat di London, Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), mengecam putusan pengadilan tersebut.
"Putusan hari ini adalah episode terbaru parodi peradilan Bahrain, dan kemungkinan merupakan salah satu yang paling kejam. Pihak berwenang semakin menunjukkan niat mereka untuk memanfaatkan kerapuhan para warga negaranya," kata Sayed Ahmed Alwadaei, direktur advokasi BIRD, dalam pernyataan resminya.(*)
