Holding Ultra Mikro Tata Kembali Ekosistem Usaha Wong Cilik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 19 Juni 2021
Holding Ultra Mikro Tata Kembali Ekosistem Usaha Wong Cilik

UMKM diberikan keringanan selama pandemi. (Foto: Unsplash/Tim Mossholder)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi sarana untuk kembali menata ekosistem usaha wong cilik dan membangun pondasi ekonomi nasional di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi. Menurut Faisal, begitu dalamnya dampak yang dirasakan oleh pelaku mikro Tanah Air pada masa pandemi COVID-19 lantaran kurangnya integrasi.

Menurut Faisal, pembentukan holding dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk kembali menata ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro ke depannya.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Sinyal Pemulihan Ekonomi Terus Menguat

"Pemerintah tentu ingin holding ini lebih spesifik dalam menjangkau banyak pelaku usaha di daerah-daerah terluar dan membangun integrasi yang lebih baik. Cara ini tentu sangat baik terutama di masa post-pandemi. Ini untuk membangun pondasi ekonomi di masa depan," ujarnya, Sabtu (19/6).

Seperti diketahui, pemerintah tengah membentuk holding ultra mikro dengan mengintegrasikan ekosistem tiga BUMN yang melayani sektor ultra mikro dan UMKM yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Faisal melanjutkan Pegadaian dan PNM mampu melakukan pendampingan pada segmen ultra mikro secara lebih intensif. Upaya yang dilakukan PNM pun juga akan membantu meningkatkan inklusi keuangan karena akan banyak mendorong pelaku usaha unbankable untuk memiliki tabungan terlebih dahulu.

Sementara itu, BRI yang kuat dalam permodalan dan likuiditas pun dapat meningkatkan kinerja Pegadaian dan PNM secara langsung dalam melakukan pendampingan.

"Terlebih, integrasi data dari holding tersebut tentu akan mampu menangkap banyak potensi pertumbuhan ultra mikro berkualitas di tahun ini,” tegas Faisal.

umkm
Ilustrasi: UMKM akan mendapatkan bantuan KUR. (Foto: Pixabay/200degrees)

Di lain sisi, Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto sebelumnya berpandangan holding yang diprediksi rampung dalam waktu dekat ini akan sangat berperan dalam menjaga kestabilan pelaku ultra mikro.

"Dalam waktu dekat ini, holding akan mampu menjaga kestabilan. Namun, dalam jangka panjang proses empowering sektor usaha mikro dan kecil akan lebih powerful," katanya.

Dia menjelaskan dalam masa pandemi ini holding akan mampu meningkatkan perannya sebagai penjaga kinerja pelaku ultra mikro. Terlebih segmen ultra mikro ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan konsumen dan mobilitas masyarakat, yang mana saat ini belum pulih seutuhnya.

Kepentingan pemerintah dalam holding ultra mikro ini, kata Toto, adalah peningkatan akses pembiayaan ke jutaan sektor usaha mikro dan kecil yang tidak bankable, yang perlu dipercepat dengan rapungnya aksi korporasi ini.

"Konsolidasi tiga BUMN yang bergerak di segmen market yang berhimpitan ini akan jauh lebih efektif dan efisien saat mereka bisa bersinergi semua sumber daya yang dimiliki," imbuhnya.

Langkah awal proses integrasi ekosistem BUMN sektor ultra mikro saat ini telah dijalankan, menyusul adanya Keterbukaan Informasi yang disampaikan BRI pada 14 Juni 2021. Pembentukan holding ultra mikro ini sebagai bentuk perwujudan visi Pemerintah yang mencanangkan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro.

Baca Juga:

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Kawal Pemulihan Ekonomi

Pemerintah membentuk holding ultra mikro dengan BRI sebagai induknya. BRI akan melaksanakan rights issue dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk non tunai. Berkaitan proses tersebut, Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya (inbreng) dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI.

Sinergi ekosistem ultra mikro yang dibentuk Pemerintah bertujuan untuk mendukung visi dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar sekitar 57 juta nasabah ultra mikro, dimana 30 juta di antaranya belum terakses ke sumber pendanaan lembaga keuangan formal. Ekosistem ini akan memberikan layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada tahun 2024. (Pon)

#Ekonomi #Krisis Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, 6 Kali IHSG Sentuh Titik Kritis
Hingga penutupan 16 Oktober, kondisi IHSG di 5.185. Ada penurunannya sekitar 33,29 persen, dari level saat pelantikan 7.772,60.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, 6 Kali IHSG Sentuh Titik Kritis
Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Bagikan