Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Holding Ultra Mikro Tata Kembali Ekosistem Usaha Wong Cilik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 19 Juni 2021
Holding Ultra Mikro Tata Kembali Ekosistem Usaha Wong Cilik

UMKM diberikan keringanan selama pandemi. (Foto: Unsplash/Tim Mossholder)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi sarana untuk kembali menata ekosistem usaha wong cilik dan membangun pondasi ekonomi nasional di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi. Menurut Faisal, begitu dalamnya dampak yang dirasakan oleh pelaku mikro Tanah Air pada masa pandemi COVID-19 lantaran kurangnya integrasi.

Menurut Faisal, pembentukan holding dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk kembali menata ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro ke depannya.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Sinyal Pemulihan Ekonomi Terus Menguat

"Pemerintah tentu ingin holding ini lebih spesifik dalam menjangkau banyak pelaku usaha di daerah-daerah terluar dan membangun integrasi yang lebih baik. Cara ini tentu sangat baik terutama di masa post-pandemi. Ini untuk membangun pondasi ekonomi di masa depan," ujarnya, Sabtu (19/6).

Seperti diketahui, pemerintah tengah membentuk holding ultra mikro dengan mengintegrasikan ekosistem tiga BUMN yang melayani sektor ultra mikro dan UMKM yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Faisal melanjutkan Pegadaian dan PNM mampu melakukan pendampingan pada segmen ultra mikro secara lebih intensif. Upaya yang dilakukan PNM pun juga akan membantu meningkatkan inklusi keuangan karena akan banyak mendorong pelaku usaha unbankable untuk memiliki tabungan terlebih dahulu.

Sementara itu, BRI yang kuat dalam permodalan dan likuiditas pun dapat meningkatkan kinerja Pegadaian dan PNM secara langsung dalam melakukan pendampingan.

"Terlebih, integrasi data dari holding tersebut tentu akan mampu menangkap banyak potensi pertumbuhan ultra mikro berkualitas di tahun ini,” tegas Faisal.

umkm
Ilustrasi: UMKM akan mendapatkan bantuan KUR. (Foto: Pixabay/200degrees)

Di lain sisi, Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto sebelumnya berpandangan holding yang diprediksi rampung dalam waktu dekat ini akan sangat berperan dalam menjaga kestabilan pelaku ultra mikro.

"Dalam waktu dekat ini, holding akan mampu menjaga kestabilan. Namun, dalam jangka panjang proses empowering sektor usaha mikro dan kecil akan lebih powerful," katanya.

Dia menjelaskan dalam masa pandemi ini holding akan mampu meningkatkan perannya sebagai penjaga kinerja pelaku ultra mikro. Terlebih segmen ultra mikro ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan konsumen dan mobilitas masyarakat, yang mana saat ini belum pulih seutuhnya.

Kepentingan pemerintah dalam holding ultra mikro ini, kata Toto, adalah peningkatan akses pembiayaan ke jutaan sektor usaha mikro dan kecil yang tidak bankable, yang perlu dipercepat dengan rapungnya aksi korporasi ini.

"Konsolidasi tiga BUMN yang bergerak di segmen market yang berhimpitan ini akan jauh lebih efektif dan efisien saat mereka bisa bersinergi semua sumber daya yang dimiliki," imbuhnya.

Langkah awal proses integrasi ekosistem BUMN sektor ultra mikro saat ini telah dijalankan, menyusul adanya Keterbukaan Informasi yang disampaikan BRI pada 14 Juni 2021. Pembentukan holding ultra mikro ini sebagai bentuk perwujudan visi Pemerintah yang mencanangkan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro.

Baca Juga:

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Kawal Pemulihan Ekonomi

Pemerintah membentuk holding ultra mikro dengan BRI sebagai induknya. BRI akan melaksanakan rights issue dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk non tunai. Berkaitan proses tersebut, Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya (inbreng) dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI.

Sinergi ekosistem ultra mikro yang dibentuk Pemerintah bertujuan untuk mendukung visi dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar sekitar 57 juta nasabah ultra mikro, dimana 30 juta di antaranya belum terakses ke sumber pendanaan lembaga keuangan formal. Ekosistem ini akan memberikan layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada tahun 2024. (Pon)

#Ekonomi #Krisis Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Realisasi Investasi Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Capai Rp 94,9 Triliun
Semakin menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat investasi dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Realisasi Investasi Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Capai Rp  94,9 Triliun
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Indonesia
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Proyeksi ini bukan berarti sinyal positif bagi negara Indonesia. Celios melihat situasi ini akan menciptakan ketimpangan ekstrem dengan gap yang sangat jauh.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Indonesia
Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Digital
Presiden Prabowo Subianto menerima Luhut Binsar Pandjaitan dan Dewan Ekonomi Nasional di Bogor. Pertemuan membahas ketahanan ekonomi nasional hingga penyempurnaan GovTech.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Digital
Indonesia
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia BBB dengan prospek stabil. DPR menilai pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara dan reformasi fiskal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
Indonesia
Defisit Neraca Perdagangan Mei 2026 Bikin Jantungan, Purbaya Yudhi Sadewa Salahkan Harga Minyak Dunia
Purbaya mengimbau masyarakat menghindari kekhawatiran berlebih
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Juli 2026
Defisit Neraca Perdagangan Mei 2026 Bikin Jantungan, Purbaya Yudhi Sadewa Salahkan Harga Minyak Dunia
Olahraga
Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional Direncanakan Hadir di Kalimantan Selatan
Satu lagi, stadion baru dengan taraf internasional direncanakan hadir di Kalimantan Selatan
Frengky Aruan - Rabu, 01 Juli 2026
Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional Direncanakan Hadir di Kalimantan Selatan
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Bagikan