[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 06 April 2021
[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/geralt)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Beredar di media sosial unggahan yang menyebut organisasi masyarakat Muhammadiyah menolak memberikan pelayanan vaksinasi kepada pemilik kartu tanda penduduk (KTP) yang beragama non-Islam.

Video sepanjang 32 detik yang ramai beredar di Twitter sejak 1 April 2021 itu menampilkan seorang pria yang sedang berbicara menggunakan pengeras suara di hadapan massa.

Dalam pernyataannya, pria dengan pengeras suara tersebut menjelaskan pemilik KTP non-Islam tidak bisa melakukan registrasi pendaftaran vaksinasi kategori Muhammadiyah.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Bantuan Rp600 Ribu Buat Yang Diam di Rumah

"Yang mendaftar online dengan kategori catatan pelayanan publik Muhammadiyah, kami sudah mendapatkan informasi melalui PIC-nya yang berada di belakang bahwa untuk KTP dengan agama non-Islam tidak bisa diregistrasi," demikian isi pernyataan pria dalam video di Twitter tersebut.


FAKTA:

Dilansir dari Republika.co.id, Ketua Divisi Komunikasi Informasi Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso menyatakan, isi video tersebut sama sekali tidak benar, sebagaimana dituliskan dalam laman resmi Muhammadiyah pada 1 April 2021.

Budi menerangkan, peristiwa yang terekam dalam video itu berlangsung saat kegiatan vaksinasi di Istora Senayan, Jakarta, pada 30 Maret 2021.

Logo Muhammadiyah (suaramuhammadiyah.id)
Logo Muhammadiyah (suaramuhammadiyah.id)

Kegiatan tersebut sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, sedangkan Muhammadiyah sebatas sebagai mitra layanan vaksinasi.

Personel yang menjadi pemandu dalam kegiatan tersebut juga bukan dari Muhammadiyah, demikian menurut Budi.

“Pernyataan dalam video itu berasal dari panitia, sama sekali bukan dari MCCC Muhammadiyah. Sekali lagi, yang mengumumkan dan menyatakan tidak akan meregistrasi dan melayani peserta ber-KTP non-Muslim, bukanlah dari tim Muhammadiyah,” kata Budi dikutip dari Republika.co.id.

Budi menegaskan, Muhammadiyah konsisten mengemban misi kemanusiaan secara infklusif, termasuk melaksanakan program vaksinasi untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan pilihan politik.

"Muhammadiyah terus aktif mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia untuk menyukseskan vaksinasi dan mengatasi pandemi COVID-19, serta terus berkomitmen hadir membantu masyarakat dari semua golongan tanpa diskriminasi,” tutur Budi.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Setuju Melepas Papua Barat

KESIMPULAN:

Klaim Muhammadiyah tidak layani vaksinasi pemilik KTP non-Islam merupakan misinformasi. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Jangan Makan Singkong dan Minum Alkohol Setelah Divaksin COVID-19

##HOAKS/FAKTA #Muhammadiyah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - 26 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Indonesia
Muhammadiyah Resmika Rumah Hamka di Malaysia, Aset Dibeli Sejak 2024
Tahun 2024 menjadi tahun bersejarah karena Rumah Hamka dapat dibeli lunas. Selain itu PCIM Malaysia pada tahun tersebut juga secara legal terdaftar di Malaysia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Muhammadiyah Resmika Rumah Hamka di Malaysia, Aset Dibeli Sejak 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Takut Terjadi Perang, Malaysia Minta Maaf dan Kembalikan Blok Ambalat ke Indonesia
emerintah Malaysia menyebut persoalan Ambalat akan diselesaikan melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis forum penetapan batas maritim.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Takut Terjadi Perang, Malaysia Minta Maaf dan Kembalikan Blok Ambalat ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Unggahan dengan narasi Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat telah mendapatkan sekitar 73.600 tanda suka, 2.500-an komentar, dan dibagikan ulang 2.200-an ribu kali.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Bansos ini disebut-sebut akan dibagikan sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Sebuah unggahan sempat beredar di TikTok berisi video dengan narasi 'Rumah Roy Suryo Dibakar Massa'
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pindahkan 150 Ribu TKI dari Malaysia untuk Bekerja di Jepang
Unggahan video tentang Presiden pindahkan TKI Malaysia ke Jepang, tak menyebutkan alasan dan kapan kebijakan tersebut diberlakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pindahkan 150 Ribu TKI dari Malaysia untuk Bekerja di Jepang
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Bantahan TNI Terkait 5 Kabar Yang Tuduh Ada Dugaan Keterlibatan TNI Dalam Demo
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membantah informasi yang menyebutkan anggota TNI terlibat dalam aksi demonstrasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Bantahan TNI Terkait 5 Kabar Yang Tuduh Ada Dugaan Keterlibatan TNI Dalam Demo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Bagikan