[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Setuju Melepas Papua Barat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 05 April 2021
[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Setuju Melepas Papua Barat

Hoaks pelepasan Papua, (Foto: Mafindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Yikwanak Ambilu di grup “BERITA PAPUA MERDEKA”, yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi setuju untuk melepaskan Papua Barat.

Dalam postingan tersebut juga disertai dengan gambar Jokowi mengenakan atribut seperti masker dan lencana bendera bintang kejora, yang diklaim sebagai bendera Papua Barat.

Baca Juga:

Berobat ke PNG Lewat Jalur Tikus, Gubernur Papua Dinilai Memalukan

“WEST PAPUA”
EDISI: Senin, maret 29/2021_Waktu local wp.
Bapak president RI.
JOKOWIDODO telah menyatakan dirinya sebagai persident indonesia akan merekomendasikan bangsa west papua untuk merdeka berdaulat di tanah air west papua dari sorong sampai merauke. Didalam Allah Alam dan tulang belulang bangsa west papua. =======HIDUP TPNPB OPM========
“Free west papua
PRESIDENT SIAP LEPASKAN WEST PAPUA”

SUMBER: Facebook
https://archive.vn/SWv5a

FAKTA

Setelah dilakukan pencarian fakta Mafindo terkait, informasi tersebut palsu dan gambar Presiden Jokowi mengenakan masker dan lencana bergambar bintang kejora juga diedit. Gambar aslinya, lencana yang dikenakan Jokowi adalah Bendera Merah Putih dan masker putih polos.

Lebih lanjut, klaim Yikwanak tersebut tidak berdasar, karena sampai saat ini tidak ada bukti ataupun keterangan resmi dari pihak Istana maupun Presiden bahwa Indonesia rela melepaskan Papua Barat.

Berita mengenai desakan pembebasan Papua Barat telah berlangsung lama, sebelum dan semenjak pemerintahan Jokowi, namun Indonesia sendiri masih mempertahankan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia.

Pada tahun 2020 lalu, saat Presiden Jokowi menemui dan bersalaman dengan para pendukung pembebasan Papua dari Australia. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyatakan bahwa, meski begitu posisi Indonesia tetap sama dan “akan tetap sama” untuk tidak melepaskan Papua Barat.

Hal ini dapat terlihat dari kebijakan Presiden Jokowi yang 5 tahun terakhir sudah 13 kali Presiden berkunjung ke Papua, salah satu kebijakan tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan rakyat Papua.

“Komitmen itu terlihat jelas bahwa selama 5 tahun kemarin 13 kali Presiden berkunjung ke Papua. Komitmen ini akan dilanjutkan ke depan dan tidak akan berubah,” kata Dini.

Peta Papua. (Foto: Tangkapan Layar)
Peta Papua. (Foto: Tangkapan Layar)

Menyoal deklarasi pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, Menteri Polhukam Mahfud MD, menyatakan tindakan Benny adalah makar dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini pemerintah menggandeng Polri akan tegas menindak Benny Wenda.

“Jadi menanggapi deklarasi Benny Wenda, siapa pun atau kelompok manapun yang mengikuti Benny Wenda, kami akan melakukan tindak tegas, tanpa pandang bulu,” ujar Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa postingan Yikwanak Ambilu adalah HOAX dan termasuk kategori konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga:

Lukas Enembe Dideportasi Gegara Masuk Papua Nugini Lewat 'Jalur Tikus'

#Papua #Jokowi ##HOAKS/FAKTA #Otonomi Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Saat peristiwa kontak senjata terjadi, Hermanus Hogajau-lah yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Setelah disimak, tidak benar ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Bos OPM Egianus Kogoya komplain serangan pesawat Super Tucano di Nduga. Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan separatis wajib ditumpas habis!
Wisnu Cipto - Senin, 28 September 2026
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Indonesia
Panglima TNI Senang 8 Senjata Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Delapan pucuk senjata yang disebut Agus termasuk jenis SS1 V1 yang sebelumnya direbut OPM dari satuan TNI.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Panglima TNI  Senang 8 Senjata  Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan