[Hoaks atau Fakta]: Pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia Dihilangkan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 April 2021
[Hoaks atau Fakta]: Pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia Dihilangkan

Sekolah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih.com - Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama “Jhon Marthenus Bay” di grup INDONESIA BERSUARA. John menarasikan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan.

Narasi yang sama juga disebarkan oleh akun bernama Jaman E dengan ditambahkan hasil screenshoot memperlihatkan laman berita TEMPO.CO dengan judul “Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari Kurikulum, Kemendikbud: Revisi PP”.

“NGAKU NYA PALING PANCASILAIS
TAPI PELAJARAN PANCASILA
DAN BAHASA DI HILANGKAN DIEM DIEM BAE
TUHAN TIDAK SUKA”

Baca Juga:



FAKTA

Setelah dilakukan penelusuran fakta Mafindo terkait, klaim bahwa pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan dari kurikulum tidak benar.

Klaim ini beredar menyusul adanya polemik di masyarakat beberapa waktu silam, menyoal (Peraturan Pemerintah) PP yang diteken Presiden 30 Maret 2021 lalu, yang dalam isinya tidak menyebut Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. Masyarakat pun berasumsi bahwa kedua mata kuliah tersebut dihilangkan.

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kemudian melakukan klarifikasi bahwa, Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap dan akan selalu menjadi mata kuliah wajib, karena UU PP 57/2021 disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, kedua UU tersebut telah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib.

PP yang diteken Presiden 30 Maret 2021 silam memang tidak mencatumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia secara eksplisit, maka dari itu agar tidak menimbulkan kesalahan presepsi, Menteri Pendidikan akan merevisi ulang PP SNP terkait substansi kurikulum wajib.
Hoaks Nadiem. (Mafindo)
Hoaks Nadiem. (Foto: Mafindo)


Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib,” ujar Nadiem, pada Jumat, 16 April 2021.

Adapun postingan dari Jaman E yang menyertakan screenshoot judul “Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari Kurikulum, Kemendikbud: Revisi PP”, diketahui bahwa isi berita tersebut adalah klarifikasi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak akan dihapuskan dari kurikulum Pendidikan Tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Pancasila dan Bahasa Indonesia Dihapus dari Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah hoaks dan termasuk kategori konten yang menyesatkan. (Asp)

Baca Juga:

#Pancasila #Nadiem Makarim #Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Temui Profesor Oxford hingga Imperial College, Prabowo Ingin Bangun 10 Kampus Baru di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto bertemu profesor dari 24 universitas top Inggris yang tergabung dalam Russell Group. Kerja sama pendidikan hingga rencana bangun 10 kampus baru di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Temui Profesor Oxford hingga Imperial College, Prabowo Ingin Bangun 10 Kampus Baru di Indonesia
Berita Foto
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Lanjutan di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Lanjutan di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Menegaskan Presiden tidak antikritik dan terbuka terhadap berbagai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Indonesia
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S-1), 4.000 kursi untuk jenjang S-2 dan S-3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Indonesia
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Langkah strategis ini dilakukan dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Indonesia
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor fundamental dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak
Indonesia
Prabowo Canangkan Taruna Nusantara Cetak Pemimpin Antikorupsi
Prabowo menekankan Taruna Nusantara mengemban misi suci melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas moral.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Canangkan Taruna Nusantara Cetak Pemimpin Antikorupsi
Indonesia
Prabowo Dorong Perbanyak SMA Unggulan Seperti Taruna Nusantara
Sekolah unggulan yang menyiapkan putra-putri terbaik bangsa telah lama menjadi bagian penting dalam pembangunan di berbagai negara maju.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Dorong Perbanyak SMA Unggulan Seperti Taruna Nusantara
Indonesia
Alasan Jaksa Ogah Berikan Hasil Audit BPKP Soal Kerugiaan Dugaan Korupsi Nadiem
Pihaknya menginginkan alat bukti, termasuk LHP kerugian negara dalam perkara tersebut, hanya dihadirkan di dalam persidangan, bukan di luar persidangan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Alasan Jaksa Ogah Berikan Hasil Audit BPKP Soal Kerugiaan Dugaan Korupsi Nadiem
Bagikan