Heru Budi Bakal Umumkan UMP DKI 2023 Paling Lambat Senin Mendatang

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 25 November 2022
Heru Budi Bakal Umumkan UMP DKI 2023 Paling Lambat Senin Mendatang

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono (batik) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (18/10). Foto: Humas Pemprov DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas berapa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

"Lagi dihitung (kenaikan UMP DKI Jakarta 2023)," ucap Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (24/11).

Baca Juga:

Buruh Tolak Usulan Kenaikan UMP DKI dari Apindo

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengungkapkan, pihaknya akan mengumumkan penetapan UMP DKI 2023 pada pekan depan. Sebab, saat ini Dinas Ketenagakerjaan DKI dengan pihak terkait masih menghitung berapa kenaikan UMP DKI tahun depan.

"Ya, mungkin sebelum tanggal 28, atau pas tanggal 28," urainya.

Pada prinsipnya, lanjut Heru, Pemprov DKI akan menetapkan kenaikan UMP DKI sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Keputusan UMP tersebut juga, bakal mengedepankan keadilan sehingga nantinya tidak ada yang dirugikan.

"Lagi dihitung sama-sama, laporan resminya kan dari dinas ketenagakerjaan belum ke saya kan. Mereka masih dibahas di internal," paparnya.

Baca Juga:

Buruh Tolak Usulan Kenaikan UMP DKI dari Apindo

Diketahui sebelumnya, Perwakilan buruh DKI Jakarta Nugraha menemui Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (24/11).

Perwakilan buruh itu pun menuntut agar Pj DKI 1 menyetujui usulan kenaikan UMP tahun 2023 sebesar 10,55 persen.

"Terkait kenaikan UMP 2023, masih akan dikaji oleh Gubernur Pemerintah DKI yaitu tuntutan dari buruh sebesar 10,55 persen, pihak gubernur akan mengkaji terlebih dulu dan akan tetap mengacu pada Permenaker 18 tahun 2022. Tapi sampai hari ini belum bisa dipastikan akan ditetapkan di angka berapa persen," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik jadi Rp 5,1 Juta, Apindo: Tidak Sesuai Peraturan

#UMP #DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
UMP yang realistis seharusnya berada di angka 5,5 hingga 7,5 persen
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Indonesia
Ikuti Pemerintah Pusat WFA ASN DKI Akhir Tahun, Pramono Pastikan tak Ganggu Pelayanan Warga
Kebijakan ini bertujuan mendukung aktivitas ekonomi selama periode libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2025/2026.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Ikuti Pemerintah Pusat WFA ASN DKI Akhir Tahun, Pramono Pastikan tak Ganggu Pelayanan Warga
Indonesia
Pramono Pastikan tak Ada Perayaan Kembang Api Malam Pergantian Tahun 2025-2026
Pemerintah DKI akan menyelenggarakan acara doa sebagai bentuk empati terhadap bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Pastikan tak Ada Perayaan Kembang Api Malam Pergantian Tahun 2025-2026
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Indonesia
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang akan segera menetapkan UMP 2026. DPR meminta ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Indonesia
Kasus Matel Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka, DPR: Pembakar Kios Juga Harus Dihukum
Peristiwa perusakan dan pembakaran kios merupakan tindak pidana serius yang meresahkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Kasus Matel Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka, DPR: Pembakar Kios Juga Harus Dihukum
Indonesia
Kebakaran Maut di Pasar Kramat Jati, Polisi belum Simpulkan Penyebab dan Tunggu Hasil Investigasi Puslabfor
Kebakaran di kawasan Pasar Induk Kramat Jati bukan kali pertama terjadi.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Kebakaran Maut di Pasar Kramat Jati, Polisi belum Simpulkan Penyebab dan Tunggu Hasil Investigasi Puslabfor
Indonesia
Bencana Alam Jadi Acuan, Persentase Kenaikan UMP 2026 Tiap Daerah Beda-Beda
Bencana alam yang tengah terjadi di sejumlah daerah juga menjadi salah satu faktor penentu besaran kenaikan UMP tiap daerah.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Bencana Alam Jadi Acuan, Persentase Kenaikan UMP 2026 Tiap Daerah Beda-Beda
Bagikan