Hasto Memotivasi Caleg Terpilih PDIP Agar Berani Lawan Praktik Hukum Kolonial
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Ponco)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut jika saat ini Indonesia masih mewarisi semangat kolonial dalam bentuk arogansi kekuasaan di sektor hukum.
Namun, politikus asal Yogyakarta ini menegaskan PDIP masih beruntung memiliki rekam jejak sejarah dalam melawan kolonialisme.
Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya saat membuka sekolah hukum yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).
Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri serta ratusan caleg terpilih PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDIP melalui sambungan daring.
Baca juga:
Buku Hasto Yang Disita KPK Ternyata Berisi Hal Strategis PDIP!?
Awalnya Hasto menyinggung keterjajahan hukum kolonial dirasakan oleh para pendiri bangsa, salah satunya Presiden pertama RI Ir Soekarno. Namun justru dengan tekanan dari kolonialis berujung pada perjuangan Indonesia merdeka.
"Tetapi sekian lama kita merdeka, oleh perjuangan yang berdarah-darah, yang secara luar biasa, dilakukan oleh para founding father kita, tapi ternyata kita masih sering mewarisi hukum-hukum kolonial dalam bentuk arogansi kekuasaan itu," kata Hasto.
Ia lantas mengisahkan apa yang dialami oleh Bung Karno yang ditangkap bersama teman-teman seperjuangannya di Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun dalam kejadian itu justru Bung Karno tak gentar melawan hukum kolonial.
"Setelah menggelorakan semangat Indonesia merdeka, sekarang itu bukan ucapan yang mudah, karena menghadapi suatu tantangan hukum," katanya.
Baca juga:
Sekolah Hukum PDIP Bahas Watak Pemerintah Populis, tapi Otoriter
"Lalu Bung Karno ditanyakan, ditanya oleh Bung Gatot, Sekretaris Jenderal PNI saat itu, apakah Bung Karno siap untuk menghadapi risiko yang terburuk di dalam menghadapi hukum kolonial itu? Lalu Bung Karno mengatakan, seseorang jangan melibatkan dirinya ke dalam perjuangan hidup atau mati, jika dia sebelumnya tidak insaf akan akibatnya," sambungnya.
Atas dasar itu, Hasto meminta seluruh kader PDIP untuk berbangga lantaran memiliki rekam jejak sejarah perjuangan melawan hukum kolonial.
"Jadi saudara-saudara sekalian, berbanggalah, bahwa PDI perjuangan ini memiliki rekam jejak sejarah perjuangan dengan Partai Nasional Indonesia, dimana para pemimpinnya berani berjuang meskipun harus menghadapi hukum kolonial," tegasnya.
Baca juga:
Staf Hasto Laporkan Penyidik KPK Kompol Rossa ke Bareskrim
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, Bung Karno pernah menyampaikan jika musuh akan selalu mengerahkan segala cara untuk tak melepas cengkramannya. Namun Bung Karno tetap teguh pada pendirian bahwa musuh pasti akan hancur dan kemenangan akan diraih.
Ia pun mengingatkan jika jangan pernah berpikir kalau meraih kemerdekaan adalah hal yang mudah. Pasalnya Bung Karno telah memberi contoh harus melalui berbagai perjuangan.
"Jadi Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita adalah partai pejuang, sejak zaman kolonial, kita, Bung Karno mengadapi suatu bentuk ketidakadilan, dari hukum-hukum Belanda, untuk memenjarakan, mereka yang berjuang, bagi keadilan, bagi kebenaran," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN