Bahaudin Marcopolo
MerahPutih Politik - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dipandang sebagai Menteri dengan kinerja paling negatif. Demikian salah satu kesimpulan dari hasil survei Political Communication Institute.
Direktur Eksekutif Polcomm Heri Budianto menjelaskan bahwa bekas politikus PDIP itu dinilai memiliki kinerja negatif selama menjadi menteri di era Joko Widodo-Jusuf Kalla lantaran memiliki peran penting dalam memperkeruh konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembagunan (PPP).
"Menkumham dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Golkar," kata Heri dalam jumpa pers pemaparan hasil survei di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/5).
Heri melanjutkan selain Menteri Yasonna, Menteri lain di kabinet Jokowi-JK yang dinilai memiliki kinerja negatif dalah menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdjianto.
"Hal itu akibat pernyataan menteri Tedjo saat konflik KPK dan Polri berlangsung," tandas Heri yang juga dosen di Universitas Mercubuana.
Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, pada Januari 2015 KPK dan Polri mengalami konflik panjang. Perselisihan dimulai saat KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut.
Sehari setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, muncul gambar-gambar mirip Ketua KPK yang sedang berpose panas dengan seorang wanita cantik.
Kemudian pada Jumat (23/1) Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK. Bambang Widjojanto. Bambang ditangkap dengan tudingan menghadirkan saksi palsu dalam sidang Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Agung dalam pilkada Kotawaringin Barat (Kobar).
Penangkapan Bambang langsung menyulut emosi warga. Secara berbondong-bondong masyarakat sipil melakukan unjk rasa di depan gedung KPK dan Polri.
Sehari sesudah kejadian tersebut Menteri Tedjo usai rapat di istana menegaskan bahwa KPK tanpa dukungan rakyat bisa berdiri sendiri, karena pijakan KPK adalah Undang-Undang.
"Berdiri sendiri, dia (KPK) akan kuat, konstitusi yang mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan petinggi Polri di Istana Negara, Sabtu (24/1). (abe)
BACA JUGA:
Menteri Tedjo Tak Disukai Seknas
Seknas Siap Kawal Jokowi Hingga 3 Periode
Ketum DPP PDIP Sebut Survei Mengenai Kinerja Menteri Hanya Anggapan Sesaat
