Hasil Rakernas PDIP Minta Megawati Kembali Jadi Ketum

MerahPutih.com - PDIP telah usai mengelar Rakernas yang mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang" dan subtema "Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

Pengurus PDI Perjuangan (PDIP) seluruh Indonesia meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu untuk tahun 2025-2030.

Permintaan itu disampaikan dan menjadi salah satu keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, sejak Jumat (24/5) dan ditutup pada Minggu (26/5).

“Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani.

Baca juga:

Masuk Bursa Bacagub Sumut, Ahok: Tunggu Hasil Rakernas

Puan membacakan naskah rekomendasi Rakernas V, di hadapan seluruh peserta sidang penutupan, serta media massa dari seluruh Indonesia yang hadir di dalam ruangan.

Selain itu, Puan menyampaikan, Rakernas V PDIP telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional.

Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

Maka itu, Rakernas V PDIP memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan. (Pon)

Baca juga:

Tiba di Arena Rakernas, Megawati Sapa Awak Media hingga Berikan Pengarahan ke Kader PDIP

"Oleh karena itu Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah," katanya. (*)