Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mendapat prioritas untuk disidangkan karena masa berlaku perppu terbatas.
Hari ini, sebanyak tiga permohonan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah COVID-19 akan disidangkan, padahal selama wabah Mahkamah Konstitusi meniadakan sidang pengujian undang-undang.
"Selama WFH saya memeriksa dan mendalami substansi dari permohonan yang diajukan pemohon, membaca berbagai literatur terkait, termasuk melakukan riset sendiri," ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Selasa (28/4).
Baca Juga:
Pasien Corona Tembus Angka 134, Lonjakan Terjadi di DKI Jakarta
Tiga perkara yang akan disidangkan hari ini adalah permohonan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA dengan nomor perkara: 24/PUU-XVIII/2020.
Perkara yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais, dan Sri Edi Swasono dengan nomor: 23/PUU-XVIII/2020 serta permohonan dengan nomor: 25/PUU-XVIII/2020 yang diajukan perseorangan bernama Damai Hari Lubis.
Selain uji materi perppu yang diprioritaskan itu, Mahkamah Konstitusi pun tengah mencari cara mengakomodasi pencari keadilan selama wabah COVID-19.
Ia mengatakan bahwa secara internal lembaga yudikatif itu sedang mempersiapkan regulasi sidang jarak jauh serta sarana dan prasarana.
Baca Juga:
Virus Corona Mulai Makan Banyak Korban, Pengamat Nilai Jokowi Terlena
Mahkamah Konstitusi menyiapkan seluruh fasilitas konferensi video Mahkamah Konstitusi yang ditempatkan di 43 perguruan tinggi di seluruh Indonesia sesuai dengan protokol kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Hal itu untuk memastikan hukum acara saat sidang jarak jauh tetap terpenuhi. (Pon)
