Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sesuai jadwal hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 akan diumumkan pada 20 Maret 2024 atau malahan lebih cepat. Seiring rencana penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) aksi unjuk rasa mulai digelar berbagai elemen yang merasa tidak puas.
Kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR/DPD/MPR, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan KPU RI pada Senin (18/3).
Baca juga:
PDIP Instruksikan Kader hingga Simpatisan Ganjar Pranowo Tidak Berunjuk Rasa di MK
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi lainnya.
"Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 personel dan KPU RI melibatkan 770 personel," kata Susatyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/DPD/MPR, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
"Lihat nanti jumlah massanya, bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Bawaslu dan juga KPU RI," kata Susatyo.
Dalam pengamanan aksi, ia menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis. Selain itu, mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
"Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," katanya.
Baca juga:
Polisi Amankan 12 Aktivis Greenpeace saat Unjuk Rasa di Kolam Bundaran HI
