Harga Pangan Melonjak, PSI Desak Pemprov DKI Lakukan Stabilisasi

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 06 Oktober 2023
Harga Pangan Melonjak, PSI Desak Pemprov DKI Lakukan Stabilisasi

Daging. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beberapa hari belakangan ini masyarakat mengeluhkan perihal naiknya harga pangan di Ibu Kota. Mulai dari beras, daging, gula, hingga garam dapur.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mendesak Pemprov DKI untuk melakukan stabilisasi harga pangan yang menjadi salah satu kekhawatiran warga DKI saat ini, karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia.

Baca Juga:

Ratusan Pelajar Masih Antusias Serbu Pameran Pangan Plus 2023 di Rakernas IV PDIP

"Pengecekan seperti operasi pasar ini sangat penting dilakukan Pemprov DKI untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan stok pangan di lapangan aman," kata August di Jakarta, Jumat (6/10).

Mestinya, kata August, sebelum harga melonjak Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) sudah mengantisipasi adanya potensi lonjakan harga pangan.

"Di tengah Presiden menggalakkan ketahanan pangan, harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah maju melangkah. Selain itu juga harus fokus pada penanaman tanaman produktif, manajemen dan penataan distribusi daging sapi, ayam, telur yang harus terus ditingkatkan," tegasnya.

Dia menilai DKPKP harus aktif mensosialisasikan harga dan stok via medsos pada warga DKI.

Baca Juga:

Prabowo Sebut Dalam Keadaan Darurat Negara Pengeskpor Tak Mau Jual Bahan Pangannya

"DKPKP perlu mensosialisasikan harga maupun stok bahan pangan melalui media sosial. Agar tiap penjual maupun pembeli bisa mengetahui harga pasaran yang terbentuk, sehingga penjual tidak berspekulasi untuk menaikkan harga jual karena keterbatasan informasi (Assymetric Information) akan stok maupun harga pasaran komoditas," ucapnya.

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI ini, informasi merupakan faktor penting bagi penjual untuk menaikkan atau menurunkan harga. Maka, informasi terkait stok dan harga pasaran harus tersampaikan dengan maksimal dan masif kepada para penjual.

"Begitu juga kepada pembeli, dengan informasi harga yang akurat, pembeli akan menentukan sikap untuk membeli sekarang atau menunda, dan penundaan tersebut akan menstabilkan kembali harga pasar karena turunnya permintaan (demand), jadi informasi sangatlah vital terhadap fungsi kontrol harga komoditas di pasar," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

Dengan Boogie Car, Megawati, Ganjar dan Prananda Menuju Ruang Pameran Pangan

#Harga Pangan #Stok Pangan #Pemprov DKI #DKI Jakarta #PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah DKI bertanggung jawab atas korban yang tertimpa pohon tumbang ketika Jakarta diguyur hujan.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Indonesia
Potensi Banjir Rob 6-8 November, Gubernur Pramono: Mudah-mudah Tidak Bersamaan Banjir Lokal dan Kiriman
Untuk penanganan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), menurut Pramono, menyiagakan sebanyak 600 pompa yang dimiliki.
Frengky Aruan - Jumat, 31 Oktober 2025
Potensi Banjir Rob 6-8 November, Gubernur Pramono: Mudah-mudah Tidak Bersamaan Banjir Lokal dan Kiriman
Indonesia
Pramono Gelar Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem
Penting dilakukan untuk mencegah terjadinya curah hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pramono Gelar Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Pramono Ungkap Biang Kerok Banjir Kemang Raya pada Kamis (30/10) Sore
Tanggul yang dimiliki Kemang Village retak dan kemudian bocor.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pramono Ungkap Biang Kerok Banjir Kemang Raya pada Kamis (30/10) Sore
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Tanggul Baswedan Jebol, 5 RT di Jaksel masih Kebanjiran Jumat (31/10) Pagi
Lima RT yang kebanjiran di Kelurahan Jati Padang dengan ketinggian air 40 cm.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Tanggul Baswedan Jebol, 5 RT di Jaksel masih Kebanjiran Jumat (31/10) Pagi
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Bagikan