Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Harga minyak goreng di wilayah timur Indonesia, masih sangat tinggi. Tercatat per Minggu (7/8), harga minyak goreng curah di Papua mencapai rata-rata 17.333 per liter, sedangkan untuk kemasan sederhana Rp 25.500 per liter dan kemasan premium Rp 31.667 per liter.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam waktu dekat akan memasok minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita ke Papua dan Maluku.
Baca Juga:
Lebih dari 600 Ribu Ton Minyak Goreng Tersalurkan ke Masyarakat
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pihaknya akan membanjiri 1.000 hingga 3.000 ton dalam satu bulan dengan harga Rp 14.000 per liter di wilayah tersebut.
"Jadi kalau sudah terlaksana, di seluruh Indonesia akan tersedia minyak goreng curah dan minyak goreng merek Minyakita dengan harga paling tinggi Rp14.000/liter," ucap Zulhas, Senin (8/8).
Pada Minggu (7/8) kemarin, Zulhas melakukan kunjungan ke produsen minyak goreng, PT Incasi Raya di Padang, Sumatra Barat. Pada kunjungan itu, ia memastikan komitmen produsen dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak goreng.
"Terima kasih kepada PT Incasi Raya yang telah berkomitmen menjual minyak goreng sesuai HET. Untuk minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita masih dalam proses untuk diedarkan," katanya.
Diungkapkannya, terdapat dua jenis minyak goreng dengan merek kemasan premium dan minyak goreng curah. Minyak goreng curah dijual paling tinggi sesuai HET sebesar Rp 14.000/liter. HET ini juga berlaku untuk minyak goreng kemasan rakyat dengan menggunakan merek Minyakita
Terkait tandan buah segar (TBS), ia menyampaikan, pihaknya telah melakukan beberapa kebijakan. Di antaranya dengan menunda pungutan ekspor sebesar USD 200. Artinya, dengan tidak adanya pungutan, harga di petani dapat meningkat. Diharapkan akhir Agustus harga TBS sudah di atas Rp 2.000 per kg.
"Dengan demikian, ketika panen raya petani sawit mendapat keuntungan,” ujar Ketum PAN ini.
Di sisi lain, Zulhas juga ingin pengusaha tetap mendapat keuntungan. Namun, pelaku usaha harus tetap menjalankan kewajiban dengan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri sesuai DMO yang ditetapkan.
"Untuk menjaga ekspor, Pemerintah juga meningkatkan angka pengali ekspor menjadi 9 kali dan insentif kemasan sebesar 1,3 - 1,5 dari besaran DMO. Saya harap akhir Agustus stok pada tangki CPO sudah terdistribusi dan segera berganti sehingga dapat membeli sawit dari petani untuk diolah lagi," katanya. (Asp)
Baca Juga:
BPS: Minyak Goreng Andil Deflasi Selama Tiga Bulan Berturut-turut
