Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Hanura buka suara soal polemik film sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965. Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menilai wajar adanya wacana pemutaran film G30S/PKI yang digagas oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Menurut saya sah-sah saja nobar (nonton bareng) yang digelar TNI dengan masyarakat yang ditujukan agar masyarakat tidak lupa terhadap sejarah, termasuk peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI," ujar Dadang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).
Menurutnya, film bertemakan sejarah dapat menjadi medium pendidikan yang mencerahkan masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi di masa silam.
"Mengapresiasi film nasional itu bagus. Itu bukti kecintaan terhadap film Indonesia. Film itu media pendidikan, memberikan pencerahan pada masyarakat, termasuk film-film bergenre sejarah tentunya bermanfaat bagi masyarakat, agar semua tahu apa yang pernah terjadi," tandasnya.
Dia pun menyarankan, pihak-pihak yang mengkritisi film G30S/PKI tersebut untuk membuat film versi tandingan.
"Apabila ada pihak yang mengkritisi film tersebut adalah propaganda pemerintah Orde Baru, atau tafsir sepihak Orde Baru terhadap peristiwa G30S/PKI ya gak masalah. Kalau ada pihak lain yang punya versi berbeda buat saja film serupa dari sisi tafsir yang lain, kan mudah," tuturnya.
Anggota Komisi X DPR ini menambahkan, di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan. Karena itu, semua pihak diminta saling menghargai perbedaan tersebut.
"Jadi dalam demokrasi perbedaan pendapat itu biasa dan harus saling menghargai dan saya melihat perbedaan pandangan yang ditunjukkan dengan ekspresi budaya seperti film itu lebih menarik, kreatif, dan dewasa. Biarlah nanti rakyat yang menilai," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Sultan HB X Minta Adegan Film G30S/PKI Diedit, Ini Alasannya
