Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ikut menetapkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, sebagai tersangka suap pengurusan perkara tindak pidana korupsi.
Wahyu merupakan hakim ketua yang memvonis Meiliana bersalah. Meiliana merupakan terpidana 18 bulan kasus penodaan agama. Kasus itu pun sempat menarik perhatian publik. Pangkal masalahnya bermula dari keluhan Meiliana terhadap suara azan.
Selain Wahyu, KPK juga tak menetapkan Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan, hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga dan panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait, sebagai tersangka. Padahal, mereka berempat ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin di Medan, Sumatera Utara.
"Sampai 24 jam itu kita menemukan belum ada alat bukti yang cukup kuat terhadap yang bersangkutan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (29/8).
Agus menjelaskan, setelah lewat dari 1x24 jam ketiga hakim dan seorang panitera pengganti itu dipersilakan untuk pulang. Lembaga antirasuah, sampai saat ini baru menetapkan empat orang sebagai tersangka suap penanganan perkara korupsi tersebut.
"Yang bersangkutan dilepaskan, pulang," imbuh Agus.
Dalam kasus suap ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni, hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, Direktur PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan Hadi Setiawan selaku orang kepercayaan Tamin. Namun, Hadi saat ini belum tertangkap.
Merry diduga total menerima uang suap sebesar Sin$280ribu dari Tamin Sukardi selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara.
Menurut Agus pemberian uang kepada Merry diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim. Merry diketahui merupakan salah satu hakim yang menangani perkara tersebut.
Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.
"Hakim MP yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut," pungkas Agus. (Pon)
