Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara
Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah saat membacakan amar putusan menilai Nur Alam terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke satu alternatif kedua dan dakwaan kedua.
"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nur Alam dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda itu tak dibayar maka diganti sama kurungan kurungan penjara selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim Diah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/3) malam.
Majelis hakim mengatakan perbuatan Nur Alam telah memenuhi unsur pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk dakwaan ke satu alternatif kedua
Kemudian terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 (1) KUHP.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,3 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.
Nur Alam dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).
Salah satu yang terbukti adalah Nur Alam menerima gratifikasi senilai US$4,49 juta atau setara dengan Rp40,26 miliar selama menjabat sebagai Gubernur Sultra dua periode, dari Richcorp International Ltd.
Dalam pertimbangan majelis hakim, Nur Alam dianggap tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian Nur Alam dianggap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, masih memiliki tanggungan keluarga dan banyak mendapat prestasi selama menjabat.
Vonis Nur Alam ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya jaksa KPK menuntut Nur Alam dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier satu tahun kurungan.
Atas vonis tersebut, Nur Alam langsung menyatakan banding. Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK masih pikir-pikir sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: KPK Dalami Aliran Uang e-KTP ke Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng
