Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Eks Bos Lippo Cikarang

MerahPutih.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sujareanto menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Hakim menyatakan, status tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Toto sah menurut hukum.

Baca Juga

KPK Periksa Petinggi Lippo Cikarang Terkait Kasus Suap Meikarta

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Sujarwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Hakim Sujarwanto menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan, dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Toto sudah sesuai prosedur. Status tersangka Toto di lembaga antirasuah pun tidak menyalahi prosedur hukum.

"Tindakan termohon (KPK) dilakukan dengan sah sesuai KUHAP," ujar Sujarwanto.

Sementara itu, anggota tim biro hukum KPK, Natalia Kristanto menyatakan, penetapan tersangka terhadap Toto telah sesuai aturan hukum yang berlaku. KPK pun akan meneruskan penyidikan kasus proyek Meikarta yang menjerat Toto.

"Memang relevan yang telah kami sampaikan dalam persidangan sebelumnya, artinya apa yang kita lakukan dengan penyidikan atau pun penetapan tersangka atas nama Bartholomeus Toto ini memang sudah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Natalia.

Kendati demikian, Natalia menyebut dirinya belum mengetahui secara pasti kasus yang menjerat Toto akan dikembangkan oleh penyidik. Karena hal ini sepenuhnya kewenangan penyidik dan pimpinan KPK.

"Pihak pihak lain atau pun seperti apa nant pimpinan kami yang lebih bisa menjelaskan hal tersebut," jelas Natalia.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka.

Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.

Baca Juga

Seusai Diperiksa Sekitar 10 Jam, KPK Tahan Eks Bos Lippo Cikarang

Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.

Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta. (Pon)