Gus Yahya Tegaskan tak Ada Capres-Cawapres atas Nama NU

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 11 Januari 2023
Gus Yahya Tegaskan tak Ada Capres-Cawapres atas Nama NU

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Foto: MP/Budi Lentera

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nahdatul Ulama (NU) dipastikan tidak ikut andil dalam menentukan capres ataupun cawapres di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

"Saya tegaskan tidak ada calon presiden atau calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU. Jika ada calon dari NU, dia tidak akan membawa nama NU, namun murni prestasinya sendiri," ujar Gus Yahya saat silaturahim dengan tokoh lintas agama di Grand Mirama Hotel, Surabaya, Rabu (11/1).

Baca Juga

Jokowi Puji Megawati Tidak Grasah-grusuh soal Capres 2024

Gus Yahya juga menegaskan, pihaknya akan mengembalikan posisi NU di tengah agar tidak termasuk pihak yang berkompetisi.

“Kita saat ini dibayang-bayangi oleh ancaman polarisasi," tegas Gus Yahya.

Baca Juga

PPP akan Tentukan Capres Usai HUT PDIP

Ia menilai ada kecenderungan kelompok radikal dengan ideologinya hendak mengganggu integritas nasional. Mereka, lanjutnya, memanfaatkan Pilpres 2024 untuk konsolidasi.

"Ada ujung tombak yang dijadikan gaco-nya (jagonya). Gaco-nya ini yang melakukan manuver-manuver manipulatif dan memanfaatkan momentum pilpres," ujarnya.

Gus Yahya juga menyatakan, jika kelompok radikal sudah punya sosok yang dijagokan dalam Pilpres akan menjadi ancaman serius. Sebab, potensi penggunaan politik identitas bakal menguat kembali.

"Mereka kalau menemukan gaco, ini bisa menjadi ancaman serius. Ini yang harus kita cegah. PBNU mencegah politik identitas," tutup Gus Yahya. (Budi Lentera/Surabaya)

Baca Juga

Megawati Ogah Umumkan Capres saat HUT ke-50 PDIP

#Gus Yahya #PBNU #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PBNU Umumkan Kepengurusan, Gudfan Arif Jadi Sekjen Geser Saifullah Yusuf
Struktur kepengurusan baru tersebut selanjutnya akan menjalankan mandat organisasi serta keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam forum Muktamar Ke-35 NU.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
PBNU Umumkan Kepengurusan, Gudfan Arif Jadi Sekjen Geser Saifullah Yusuf
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan