Gus Yahya Tegaskan tak Ada Capres-Cawapres atas Nama NU

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 11 Januari 2023
Gus Yahya Tegaskan tak Ada Capres-Cawapres atas Nama NU

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Foto: MP/Budi Lentera

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nahdatul Ulama (NU) dipastikan tidak ikut andil dalam menentukan capres ataupun cawapres di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

"Saya tegaskan tidak ada calon presiden atau calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU. Jika ada calon dari NU, dia tidak akan membawa nama NU, namun murni prestasinya sendiri," ujar Gus Yahya saat silaturahim dengan tokoh lintas agama di Grand Mirama Hotel, Surabaya, Rabu (11/1).

Baca Juga

Jokowi Puji Megawati Tidak Grasah-grusuh soal Capres 2024

Gus Yahya juga menegaskan, pihaknya akan mengembalikan posisi NU di tengah agar tidak termasuk pihak yang berkompetisi.

“Kita saat ini dibayang-bayangi oleh ancaman polarisasi," tegas Gus Yahya.

Baca Juga

PPP akan Tentukan Capres Usai HUT PDIP

Ia menilai ada kecenderungan kelompok radikal dengan ideologinya hendak mengganggu integritas nasional. Mereka, lanjutnya, memanfaatkan Pilpres 2024 untuk konsolidasi.

"Ada ujung tombak yang dijadikan gaco-nya (jagonya). Gaco-nya ini yang melakukan manuver-manuver manipulatif dan memanfaatkan momentum pilpres," ujarnya.

Gus Yahya juga menyatakan, jika kelompok radikal sudah punya sosok yang dijagokan dalam Pilpres akan menjadi ancaman serius. Sebab, potensi penggunaan politik identitas bakal menguat kembali.

"Mereka kalau menemukan gaco, ini bisa menjadi ancaman serius. Ini yang harus kita cegah. PBNU mencegah politik identitas," tutup Gus Yahya. (Budi Lentera/Surabaya)

Baca Juga

Megawati Ogah Umumkan Capres saat HUT ke-50 PDIP

#Gus Yahya #PBNU #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
PBNU mendukung penuh langkah penegakan hukum sekaligus penguatan sistem perlindungan santri secara internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Idul Adha sendiri memiliki makna mendalam, memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebelum Allah menggantinya dengan seekor domba.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Hingga saat ini, persiapan menuju Muktamar ke-35 NU masih terus dimatangkan. PBNU juga sedang memverifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Dalam menuju Muktamar NU, panitia kecil saat ini sudah dibentuk dan sedang merampungkan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan kegiatan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 April 2026
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan