Eddy Flo
MerahPutih.Com - Siapa pembakar lahan hutan saat ini? Petani pembuka lahan baru atau perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan? Temuan lembaga lingkungan hidup Greenpeace sepertinya menjawab pelaku pembakar lahan hutan yang sesungguhnya.
Greenpeace menyoroti titik api kebakaran hutan dan lahan yang kembali muncul di sejumlah daerah, yang ternyata sebagian ada yang diduga merupakan wilayah konsesi perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan.
"Ini adalah lonceng peringatan bahwa janji perlindungan hutan dan gambut tidak boleh hanya di atas kertas, namun yang terpenting adalah pelaksanaannya. Upaya mendorong bisnis daripada perlindungan hutan dari pemerintah adalah pilihan sangat buruk," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Annisa Rahmawati dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (29/7).
Menurut dia, titik api bermunculan di lahan gambut milik konsesi perusahaan, bahkan sepertiga dari titik api pada bulan Juli diduga terjadi di wilayah moratorium yang seharusnya dilindungi.
Berdasarkan analisis dengan memakai data dan metodologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas titik api dengan tingkat kepercayaan 80 persen, telah terjadi peningkatan dua kali lipat dari 148 menjadi 283 titik api.
"Masih banyak yang harus dilakukan Pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari bencana serta melindungi hutan dan gambut yang tersisa di Indonesia. Termasuk pertanyaan bagaimana upaya penegakan hukum setelah temuan ini dan temuan sebelumnya," ujar Annisa.
LSM bidang lingkungan itu menyatakan, perintah Presiden Jokowi sejak 2014 untuk segera melakukan pembendungan kanal-kanal dan pembasahan di gambut-gambut kritis di wilayah konsesi perusahaan untuk mencegah kebakaran hutan jelas tidak dipatuhi oleh kalangan perusahaan.
Hal itu, ujar dia, dibuktikan oleh masih banyaknya titik-titik api terpantau di wilayah tanggung jawab mereka, sehingga seharusnya semua pihak harus bekerja sama, dan pemerintah harus tegas turun tangan meminta pertanggungjawaban dan menegakkan hukum bagi mereka yang tidak patuh.
Sebelumnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan dengan lebih efektif dan efisien karena rimba belantara Indonesia merupakan aset dunia yang perlu dijaga kelestariannya dengan baik dan benar.
Pemerintah Malaysia dan Singapura juga telah menawarkan bantuan untuk memadamkan api yang dideteksi telah memusnahkan sejumlah kawasan hutan di Sumatera dan Kalimatan. Ia menyarankan agar pemerintah Indonesia sebaiknya menerima dengan baik tawaran bantuan dari kedua negara tersebut dalam rangka agar peristiwa kebakaran tidak meluas.(*)
Sumber: ANTARA
