Greenpeace Indonesia Kritik Jokowi Terkait Peresmian PLTU Batang


Warga bersama aktivis Greanpeace Indonesia lakukan protes terhadap peresmian PLTU Batang, Jumat (28/8) (Foto: Antara Foto/Pradita Utama)
MerahPutih Nasional - Greenpeace Indonesia menyesalkan peletakan batu pertama pembangunan PLTU Batang yang dinilai masih bermasalah dan kontroversial.
Menurut keterangan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto, Pembangunan PLTU yang sempat tertunda hingga empat tahun lamanya itu, sarat dengan kepentingan asing.
"Sebagai proyek kerja sama pemerintah dan asing, proyek PLTU Batubara Batang akan ditanggung investor swasta, dikhawatirkan akan terjadi monopoli disitu," katanya kepada merahputih.com, Sabtu (29/8).
Selain itu, pembebasan lahan warga menjadi polemik tersendiri dalam pembangunan PLTU Batang."Sangat disayangkan proyek benilai sekira 51 triliyun mendapat penolakan dari warga lantaran lahan tidak dibebaskan," ungkapnya.
Diketahui PT Bhimasena Power Indonesia selaku penanggung jawab pembebasan lahan warga belum mengganti rugi puluhan hektar tanah warga.
"Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek ini hanya bisa dilakukan jika proses finansial closing sudah selesai."
Diakuinya hingga saat ini masih ada sikira 20 hektar lahan yang dipertahankan oleh pemiliknya dan belum dibebaskan, selain itu, soal gugatan warga yang sedang diajukan kepengadilan terkait SK Gubernur Jateng yang menetapkan lokasi pengadaan lahan bagi pembangunan PLTU Batang belum disahkan secara hukum.
"Jokowi sepertinya mendapatkan info yang salah dari bawahannya, terkait peletakan batu pertama. bukan hanya tidak sah secara hukum, tapi juga mencederai nama presiden dimata dunia," pungkasnya.(fdi)
Baca Juga:
Presiden Jokowi Izinkan Media Sampaikan Kritik
Presiden Jokowi Tidak Akan Revisi Pembangunan Listrik 35.000 MW
Presiden Jokowi Beri Penghormatan kepada Para Pahlawan
Presiden Jokowi Rombak Kabinet, Rupiah dan IHSG Tetap Terpuruk
Bagikan
Berita Terkait
Aksi Solidaritas untuk Warga Gaza Palestina di Depan Gedung Kedubes AS Jakarta

4 Izin Usaha Pertambangan Nikel di Raja Ampat Dicabut, Kecuali PT Gag Nikel

Greenpeace Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Rusak Alam, Istana Baru Turun Tangan

Aktivis Greenpeace dan Pemudi Asal Papua Dibebaskan Polisi Setelah Protes Tambang Nikel di Raja Ampat

Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Rp 7,5 Triliun Buat Matiin PLTU

Pemerintah Susun Peta Jalan Pensiunkan 13 PLTU Batu Bara

Hasilkan Emisi Tinggi, 13 PLTU Batu Bara Segera Dipensiunkan Termasuk Suryalaya

Polisi Amankan 12 Aktivis Greenpeace saat Unjuk Rasa di Kolam Bundaran HI

Respons Laporan soal PLTU Suralaya, DPR Bicara Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih

Industri di Tangerang Hentikan Penggunaan PLTU Buat Kurangi Polusi
