GP Ansor Harap Listyo Sigit Jadikan Polri Responsif dan Adil

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 28 Januari 2021
GP Ansor Harap Listyo Sigit Jadikan Polri Responsif dan Adil

Pelantikan Kapolri Listyo. (Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menaruh harapan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dalam menjadikan Polri semakin responsif dan adil. Jenderal Listyo memiliki kapastitas yang sangat memadai untuk menjadi pemimpin Polri.

Berbekal dengan modal tersebut, publik sangat menaruh harapan besar kepada Mantan Kabareskrim itu bisa membawa Polri lebih taktis dalam kinerjanya serta transparan.

Baca Juga:

Pam Swakarsa Bentukan Listyo Jadi 'Binaan' Polisi

"Dengan cara ini, maka penegakan hukum yang berkeadilan akan tercipta," ujar Sekretaris Jenderal PP GP Ansor Abdul Rochman dalam pernyataannya, Kamis (28/1).

Ansor memberikan dukungan penuh kepada Jenderal Listyo yang telah dilantik menjadi Kapolri baru oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1) lalu. Sehingga kepolisian Indonesia makin meningkatkan perlindungan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sesuai arahan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, Ansor mendorong Listyo agar membawa Polri semakin responsif dan adil dalam penegakan hukum.

"Dengan cara itu maka masyarakat akan merasa semakin tenang karena merasa semua terlindungi," ujar dia.

GP Ansor
Logo GP Ansor

Sikap responsif tersebut, antara lain bisa ditunjukkan kepolisian dengan proaktif dalam melakukan deteksi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Pemetaan masalah sejak dini tersebut selain mencegah gangguan yang lebih besar juga memberikan kepastian rasa aman kepada masyarakat, dan untuk mewujudkannya Polri tidak bisa bekerja sendiri.

"Di sinilah Polri di bawah Jenderal Listyo juga dituntut bisa berkolaborasi dengan stakeholder lain, lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 yang sangat membutuhkan kerja sama sinergis berbagai pihak termasuk para ulama atau tokoh agama," kata Adung, sapaan akrabnya.

Baca Juga:

DPR: Masyarakat Masih Trauma Oleh Pam Swakarsa

Di sisi lain, masyarakat juga berharap kinerja Polri dalam penegakan hukum terus bisa ditingkatkan dengan modal semangat presisi dan prediktif seperti yang menjadi komitmennya. Termasuk dalam menyelesaikan beberapa kasus hukum yang masih belum tuntas penanganannya.

Meski mengemban amanat yang tidak ringan karena bertugas di tengah masa pandemi, Ansor optimistis Jenderal Listyo mampu membawa Polri menjadi institusi yang makin berwibawa dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. (Knu)

#GP Ansor #Sekjen GP Ansor #Kapolri #Kapolri Listyo #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan