Golkar Buka Kemungkinan Koalisi dengan PKS untuk Pilkada Jakarta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Mei 2024
Golkar Buka Kemungkinan Koalisi dengan PKS untuk Pilkada Jakarta

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar. (Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Golkar DPD DKI Jakarta membuka kemungkinan membentuk koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meramaikan kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta pada 27 November 2024.

Golkar telah melakukan safari politik dengan mengunjungi kantor DPW PKS DKI Jakarta yang berada di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

"Kita bicarakan juga kesiapan Partai Golkar kesiapan PKS menghadapi Pilkada di bulan November nanti yang tentunya juga baik Golkar maupun PKS, maupun Golkar apalagi tetap kita membutuhkan koalisi untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur," ujar Ketua DPD Golkar DKI, Ahmed Zaki Iskandar di Jakarta, dikutip Kamis (16/5).

Baca juga:

Elit DPD Golkar Jakarta Bersilaturahmi ke Markas PKS, Bahas Pilkada DKI?

Zaki mengakui bahwa koalisi perlu dilakukan guna membangun kekuatan politik dalam menghadapi Pilkada. Koalisi ini juga menentukan siapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

"Nah tadi kita sama-sama sepakat bahwa membangun Jakarta ini tidak bisa sendirian, harus bersama-sama," tuturnya.

Baca juga:

PKS Ingin Ada Koalisi Besar di Pilkada DKI

Meski ada kemungkinan membentuk koalisi, kata Zaki, hal ini belum tentu terwujud. Sebab, nantinya penentuan koalisi di tingkat daerah juga diputuskan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

"Kita akan bicara dengan nanti DPP masing-masing. Tapi paling tidak jalinan komunikasi dan silaturahmi ini selalu terbuka baik untuk Partai Golkar maupun PKS," jelasnya.

Baca juga:

PSI Mulai Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta

Selain itu, dalam pertemuan kemarin kedua partai belum bicara soal nama-nama cagub atau cawagub. Apalagi, Golkar juga masih mempertimbangkan tiga nama, yakni Zaki sendiri, Ridwan Kamil, dan Erwin Aksa.

"Belum (bahas nama Cagub). Kan Golkar juga belum menetapkan siapa calonnya masih ada tiga nama kan di Golkar," urai Zaki. (Asp)

#Pilkada 2024 #Pilkada Dki #Golkar #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Karier politiknya kemudian berlanjut di parlemen yang terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 2014,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Indonesia
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji juga merapat ke Istana jelang pelantikan tersebut. Dia mengaku mendapat tugas untuk membantu Presiden Prabowo di bidang perindustrian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan