Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

GMPG Serahkan Petisi Menolak Hak Angket KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 23 Mei 2017
GMPG Serahkan Petisi Menolak Hak Angket KPK

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/5). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menyerahkan petisi penolakan masyarakat terhadap hak angket DPR atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/5) sore.

Koordinator GMPG, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan petisi dukungan terhadap KPK untuk melawan hak angket DPR yang sudah digulirkan dalam dua minggu terakhir.

Doli menjelaskan, petisi itu sudah di declair saat bertemu dengan Akbar Tandjung. Petisi tersebut, diinisiasi oleh GMPG, Jaringan Masyarakat Anti Korupsi dan Formappi. Hingga kini, sudah mendapatkan secara manual sekitar 700-an tanda tangan.

"Inti dari petisi itu, kita melihat hak angket sebetulnya penuh dengan tendensi politik. Hak angket itu terlalu dipaksakan dan nyatanya memang hampir semua fraksi ragu-ragu," kata Doli.

Bahkan, lanjut Doli, sudah ada fraksi yang menolak mengirimkan perwakilannya untuk masuk dalam Pansus hak angket KPK. Ia menilai, hak angket tersebut tidak diperlukan, apalagi kalau dihadap-hadapkan kepada KPK.

Menurut Doli, yang dibutuhkan sekarang ini justru penguatan terhadap KPK. Pasalnya, kini semakin marak kasus korupsi yang melibatkan politisi senayan di DPR.

Oleh karena itu, kata Doli, kehadiran GMPG ke KPK ingin mengajak kepada masyarakat untuk menolak hak angket yang ditujukan kepada KPK, agar hak pamungkas anggota Dewan tersebut tidak dilanjutkan.

"Kita ingin KPK ini bisa bekerja secara objektif, profesional, independen, dan mandiri. Tidak terpengaruh kekuatan-kekuatan politik mana pun, termasuk apabila yang dihadapi adalah orang-orang yang selama ini dianggap cukup kuat secara politik," tandasnya. (Pon)

Baca berita terkait hak angket KPK lainnya di: Enam Fraksi DPR Tolak Usulan Hak Angket Ahok

#Hak Angket #DPR #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
KPK Bongkar Modus Gratifikasi Eks Sekjen MPR, Mulai 'Uang Assalamualaikum' hingga Akun Trading
Setiap calon rekanan diduga diminta menyetor fee sekitar 10 persen dari nilai proyek.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
KPK Bongkar Modus Gratifikasi Eks Sekjen MPR, Mulai 'Uang Assalamualaikum' hingga Akun Trading
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Tersangka kasus dugaan gratifikasi, Ma'ruf Cahyono di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
KPK ungkap amplop Bupati Kuansing berisi dolar Singapura, dana berasal dari petani koperasi untuk izin pelepasan hutan, Raja Juli Antoni kembalikan amplop ke KPK, penyidikan terus berlanjut.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Juli 2026
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
Berita Foto
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Pengendara motor melakukan scan wajah (Biometrik Face Recognition) saat memasuki Gedung DPR/MPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 08 Juli 2026
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Indonesia
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
KPK telah melakukan kajian terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dari hasil monitoring, lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola program
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
Berita Foto
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Juli 2026
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Indonesia
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Modi merujuk pada jarak antara Sabang di Aceh dengan Proyek Great Nicobar, yang sedang dikembangkan India untuk mendukung industri maritim dan konektivitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Indonesia
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
KPK juga melakukan penggeledahan di Kuansing dan Pekanbaru, pada Sabtu (4/7) hingga Senin (6/7).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
Bagikan